Riau Book - Masyarakat diharapkan berperan aktif berpartisipasi dalam mengatasi masalah lingkungan hidup. Saat ini, permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan terjadi di tingkat tapak sehingga perlu dilakukan identifikasi lapangan.

Demikian disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya saat melaksanakan Rapat Kerja Penguatan Kelola Sumber Daya dan Lingkungan di Jakarta (17/1).

Menurutnya, untuk mengidentifikasi lapangan, yang dilakukan KLHK selama ini yakni membina kerja sama dengan komunitas masyarakat. Kerjasama tersebut diharapkan bisa jadi pijakan untuk pembenahan ke depan, khususnya dalam analisis bersama dan ajang tukar informasi.

"Tujuan program KLHK adalah untuk penyediaan lingkungan yang baik dan sehat, menopang pembangunan nasional, penyelamatan SDA, penataan perizinan, pengendalian akses kelola, dan pemulihan lingkungan, yang mana perlu dilaksanakan secara simultan," ujar Menteri Siti.

Penyediaan lingkungan yang baik, Siti menjelaskan, tidak dapat dilaksanakan secara sendiri oleh pihak pemerintah. Namun, diperlukan dukungan lembaga nonpemerintah, kelompok masyarakat serta masyarakat luas.

WALHI salah satu contoh lembaga yang peduli terhadap permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan, juga turut hadir dalam Raker ini tersebut.

Dalam acara tersebut, terdapat tujuh tema kertas kerja yang akan dibahas, yaitu alih fungsi kawasan hutan, penegakan hukum dan sistem pengamanan lingkungan, kerentanan pulau-pulau kecil terhadap perubahan iklim, reklamasi, perhutanan sosial, kejahatan laten perizinan kebun dan pertambangan serta pertambangan rakyat.

Menteri Siti menambahkan, untuk program perhutanan sosial yang menjadi fokus perhatian saat ini, diperlukan eksplorasi lebih jauh terhadap akses kelola dan redistribusi lahan.

Terkait masyarakat hukum adat dan hutan adat, memiliki karakteristik tersendiri. Hal itu diperlukan pengelolaan dengan baik. Sehingga, hal itu bisa diterjemahkan dalam sebuah kebijakan kebijakan yang operasional serta adanya pola-pola penanganan yang aplikatif serta akomodatif.

Siti pun menyinggung persoalan dampak perubahan iklim global. Untuk mendukung penanganan dampak perubahan iklim terhadap pulau-pulau kecil di Indonesia, KLHK telah membangun Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK), berisi informasi  indeks kerentanan suatu wilayah berdasarkan data Potensi Desa dari Badan Pusat Statistik (data sosial ekonomi dan infrastruktur lingkungan), serta hasil akhir berupa peta risiko bencana banjir dan kekeringan. (OJIN)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau