RiauBook - Para selebriti yang kini berkantor di Senayan sontak bersuara menanggapi usulan Mahkamah Kehormatan Dewan agar anggota DPR tidak lagi terlibat aktivitas seni bersifat komersial seperti film, sinetron dan iklan. Banyak yang menentang, tapi yang mendukung juga ada.

Anggota DPR dari Fraksi Amanat Nasional Anang Hermansyah turut menyuarakan keberatannya akan larangan bagi para anggota dewan untuk melakukan pekerjaan yang komersial seperti main sinetron, atau iklan.

Politisi PAN yang berlatar belakang musisi, Anang Hermansyah bersuara paling keras.  "Yang tidak boleh seperti apa? Terus kalau dalam penciptaan kegiatan seni yang komersial seperti menciptakan lagu, masa tidak boleh?" kata Anang kepada pers di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Usulan yang menyengat kalangan artis itu tertera dalam Pasal 12 ayat (2) Rancangan Peraturan DPR RI tentang Kode Etik. Bunyinya berikut ini, "Anggota dilarang terlibat dalam iklan, film, sinetron, dan/atau kegiatan seni lainnya yang bersifat komersial, khususnya yang merendahkan wibawa dan martabat anggota."

Menurut Anang, Pasal itu harus merincikan secara jelas dan tepat hal-hal apa saja dalam pekerjaan seni tersebut yang dapat menurunkan derajat anggota dewannya.

Dia menyarankan untuk melakukan pembahasan ulang mengenai isi pasal tersebut. Kalau tidak, ia khawatir itu akan melanggar hak asasi mereka sebagaimana dijamin undang-undang. "Secara etika Pasal 12 tersebut melanggar Undang-Undang Dasar Pasal 28 ayat C," kata dia.

Anggota Komisi X DPR, Krisna Mukti  bahkan meminta agar Pasal 12 itu dihapus. "Lebih bijak dihilangkan saja," ujar pria yang dulu dikenal sebagai artis sinetron tersebut.

Menurut dia, pasal tersebut tidak bijaksana karena bisa menghalangi anggota DPR untuk berekspresi dan menyalurkan hobinya dalam dunia hiburan.

Krisna menambahkan, tanpa ada aturan itu pun sejatinya anggota dewan berlatar belakang publik figur telah paham yang harus dilakukannya.

Sementara artis Venna Melinda menanggapinya dengan santai. Kata dia, sudah menjadi konsekuensi seorang anggota dewan untuk fokus menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat.

"Ya itu kan konsekuensi, kalau saya sih dari tahun 2009 memang sudah memutuskan total di DPR, kode etik itu sudah dijalani lima tahun lalu. Itu lebih dari pada sikap politik pribadi," ucapnya.

Hal senada disampaikan presenter yang kini duduk di parlemen dari Golkar, Tantowi Yahya. Ia setuju dengan rancangan peraturan tersebut. "Sebaiknya memang ketika sudah terpilih menjadi anggota dewan dan dilantik, pekerjaan kita sebelumnya kita tinggalkan,” ucapnya.

Menurutnya apabila ada anggota DPR yang masih menerima tawaran baik menjadi bintang iklan, ataupun film membuat persepsi di mata publik tidak baik. "Wakil rakyat sudah digaji APBN masih ngobyek kan tidak enak,” cetus mantan penyanyi country itu.

Anggota Fraksi Demokrat Ruhut Sitompul ikut bersuara. ,Menurut dia, selama kegiatan yang dilakukan oleh anggota Dewan itu bersifat positif, hal itu dapat dilakukan.
"Aku enggak setuju lah itu. Apabila pekerjaan sampingannya halal, kenapa dilarang?" ucapnya.
"Yang perlu dilarang itu kalau anggota DPR korupsi. Itu yang perlu," kata pria yang pernah main sinetron dan berakting di film layar lebar itu. (shs)