Riaubook - Presiden mahasiswa Universitas Riau, Abdul Khair menyambut positif pernyataan Presiden Jokowi yang bakal memberikan sanksi tegas terhadap perusahaan pembakar hutan dan lahan di tahun 2017 ini.

Namun menurut Abdul Khair, presiden harus setia pada ucapnya dan komitmen dalam tindakanya.

Pasalnya, kata Khair, penegakan hukum terhadap pelaku pembakar hutan dan lahan dari perusahaan masih lemah di Provinsi Riau.

"Saya dukung ucapan pak presiden itu (cabut izin perusahaan), yang penting harus komitmen dan tegas," ujar Abdul Khair, di Samarinda, ketika berbincang dengan Riaubook.com melalui sambungan telepon, Senin (23/1/2017).

Saat ini, Bem Universitas Riau berusaha menjadikan persoalan penegakan hukum terhadap pelaku pembakar hutan menjadi isu nasional, Khair akan menyampaikan persoalan tersebut di hadapan Bem Seluruh Indonesia dalam Rapat Kerja Nasional BEM SI di Samarinda, 23-24 Januari 2017.

Sebagaimana diketahui, hari ini Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertindak tegas kepada perusahaan yang terbukti sengaja membakar hutan dan lahan.

Presiden Jokowi melihat selama tahun 2015 dan tahun 2016, memang sudah ada sejumlah perusahaan yang izinnya dibekukan atau dicabut oleh Kementerian LHK.

Namun, ia mengatakan, ada juga perusahaan yang hanya mendapat peringatan.

"Saya harap tahun 2017 sudah enggak usah pakai peringatan. Bekukan, ya bekukan. Cabut, ya cabut," ucap Jokowi, seperti dilansir dari Kompas.com.

Jokowi menambahkan, kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan mencapai 220 triliun. (RB/Yopi)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau