Riau Book - Pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Riau, mengaku belum ada seorangpun Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Rohil menyerahkan SK pemberhentian sebagai PNS maupun anggota DPRD .

"Sampai saat ini, kita belum menerima laporan pengunduran diri dari pasangan calon, tetapi jika Paslon tersebut melebihi batas waktu yang telah ditentukan, maka dinyatakan gugur ikut Pilkada," kata Ketua KPUD Rohil Agus Salim, Kamis (8/10/15). (Baca: Hadiah kabut asap)

Dikatakan, merujuk pada Peraturan KPU No 12 Tahun 2015, Paslon berstatus sebagai PNS atau pejabat negara lainnya mesti mundur dari jabatannya yang ingin mencalonkan diri menjadi kepala daerah bupati, walikota atau gubernur.

"Kita sudah memberikan batas waktu dari tanggal 24 Agustus hingga 22 Oktober 2015,"ujarnya. (Baca: Jangan lupa membaca)

Agus menambahkan, meski secara pribadi Paslon sudah menyampaikan pemberhentiannya sebagai anggota DPRD maupun PNS, namun belum menyerahkan SK secara resmi kepada KPUD Rohil.

"Jika hal ini tidak diindahkan, maka otomatis mereka akan dicoret dari pencalonan,"tegasnya. (Baca: Mendadak temua Ketua DPRD)

Lanjutnya, pihaknya juga telah menyurati masing-masing Paslon yang berstatus anggota DPRD dan PNS untuk menyampaikan surat pemberhentiannya, namun surat tersebut belum direspon sama sekali.

"Kita ingatkan kembali agar segera menyampaikan SK pemberhentian sebelum melewati batas waktu yang telah ditetapkan,"ujarnya menegaskan kembali. (Baca: Jemaah haji meninggal dunia)

Adapun Paslon Bupati dan Wakil Bupati Rohil periode 2016-2021 yang belum menyerahkan SK pemberhentian itu diantaranya M. Ridwan (Anggota DPRD Rohil), Jamiludin (Wakil Ketua DPRD Rohil), H. Herman Sani (PNS), dan H. Syafruddin (PNS). (MC Riau)