Riau Book -Puluhan pengelola atau pengusaha penukaran mata uang asing/money changer di Pekanbaru mengikuti sosialisasi kebijakan Pemberlakuan Izin Penukaran Valuta Asing seiring akan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia No. 18/20/PBI/2016 Tanggal 3 Oktober 2016 dan juga Surat Edaran No. 18/42/ DKSP/ Tanggal 30 Desember 2016 tentang aturan usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB).

"Terhitung 7 April 2017 kebijakan KUPVA ini berlaku kalau didapati tidak punya izin BI dianggap ilegal," kata Kepala BI Riau Siti Astiyah di Pekanbaru, Kamis (16/2/17).

Karena itu Siti Astiyah mengimbau dimana sosialisasi ini semua praktek penukaran uang asing yang selama ini belum memiliki Izin agar melakukan pengurusan, mumpung BI masih memberikan kemudahan persyaratan.

Ia menerangkan kalau BI sudah mencanangkan semua KUPVA BB harus mengantongi izin BI mulai Oktober 2016 lalu .

Makanya BI mendorong agar penyelenggara mengurus izin tersebut.

Khusunya di wilayah kantong wisata yang diduga banyak gak punya izin, misalkan wilayah perbatasan, yang ada kantong TKI. Bahkan ada juga yang menompang nama dengan pertokoan kain atau emas.

Namun demikian sebut Siti tidak akan pukul rata untuk persyaratan pendirian KUPVA BB antara kota dan perdesaan. "Wilayah perbatasan ada perlakuan khusus, kalau Pekanbaru akan lebih ketat," tegasnya.

Karena tujuannya adalah untuk menertibkan transaksi uang asing di dalam negeri, menghindari pencucian uang dan menjaga nilai tukar rupiah yang nanti akan berdampak kepada inflasi.

"Misal KUPVA BB digunakan jadi money laundring jadi biasanya misal transaksi narkoba, dia sebenarnya transaksi yang tidak legal tapi dia dicuci dengan tukar uang, jelas penggunaannya," katanya mencontohkan.

Ia berharap lewat sosialisasi Ketentuan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) di Riau ini media juga turut membantu agar masyarakat tahu.

Dalam sosialisasi ini peserta dipaparkan pokok-pokok pengaturan baru diantaranya terkait kegiatan usaha penukaran valuta asing seperti perlindungan konsumen, perizinan, penyelenggara kegiatan usaha, pencabutan izin, pelaporan, pengawasan, pihak selain penyelenggara KUPVA BB serta sanksi yang diterapkan.

Siti menambahkan pihaknya juga akan melakukan pemetaan berapa sih sebenarnya jumlah yang ada.

"Namun sementara ini data kami ada 22 KUPVA BB di Riau, enam diantaranya sudah berizin," ucapnya pula. (RB/ver)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau