Riau Book-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Dumai, Riau, minta pemerintah untuk mengkaji segala aspek terkait relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL).

Pertemuan yang dilaksanakan diruang Cempaka kantor wakil rakyat yang dilaksanakan lintas komisi DPRD Kota Dumai dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Diperindag), Satuan Polisi Pamong Pradja (Satpol PP).

Rapat yang dilaksanakan tersebut terkait perihal surat yang dilayangkan Keluarga Besar Pedagang Kaki Lima Kota Dumai (KBPKLKD) terkait rencana relokasi serta adanya penertiban PKL yang berada di jalan Sultan Syarif Kasim yang dilakukan oleh Satpol PP yang menindak lanjuti surat dari Disperindag.

Dikatakan ketua komisi I DPRD kota Dumai, Syahrial Amini, bahwa pemerintah dalam hal tersebut Disperindag harus memetakan dan mendata seluruh pedagang yang ada sebelum dilakukan relokasi.

"Disperindag harus mendata seluruh pedagang, dan juga jenis dagangan PKL serta waktu mereka berjualan," kata Syahrial Amini, Selasa (21/2/2017).

Disebutkannya juga dalam rapat yang dipimpin oleh Ponimin ketua Komisi II DPRD Dumai, bahwa tidak seluruh pedagang bisa direlokasikan ketempat yang ditentukan, sehingga pemetaan tersebut sangat diperlukan.

"Tidak mungkin pedagang pisang goreng yang berjualan dari pukul empat sampai enam sore serta PKL didepan sekolah juga dipindahkan ke tempat relokasi," katanya kembali.

Dikatakannya juga, dirinya banyak melihat dikota besar, seperti di Pekanbaru dimana PKL tetap berada di pusat kota.

"Hidupnya kota karena adanya pedagang malam," katanya menegaskan.

Dalam rapat tersebut dihadiri oleh Sekretaris KBPKLKD, Ismail beserta jajaran pengurus, Ketua Satpol PP, Noviar dan Sekretaris Disperindag Bambang Wardoyo.(RB/Iwan).

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau