Riaubook - Pada pelaksanaan kampanye Global PBB untuk Laut Bersih di Nusa Dua Bali, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa Indonesia memiiki target untuk mengurangi 70% sampah yang ada di wilayah perairan lautnya, Kamis (23/02/2017).

Seiring rangkaian peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) Tahun 2017, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Erik Solheim, Direktur United Nations for Environment Program (UNEP) turut hadir dalam acara tersebut.

Pernyataan Menko Kemaritiman Luhut juga dibenarkan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya.

"Ketika kita bilang 70% adalah target kita, maka pengertiannya adalah tujuh puluh persen dari 65 juta ton sampah di Indonesia (One in One Year)," jelas Siti.

Sebagai catatan, sekitar 14% dari target tersebut adalah sampah plastik. Di dalam rencana jangka menengahnya, Indonesia bertekad untuk mengurangi sampah plastik sebanyak 70% di tahun 2025.Data UNEP menyatakan, setiap tahunnya sebanyak 0,5-1,3 juta ton sampah plastik masuk ke perairan Indonesia.

Sampah tersebut tidak hanya berasal dari Indonesia, namun juga dari negara lain, seperti Asia Timur, atau negara-negara yang memiliki koneksi jalur laut dengan Indonesia, serta sungai.

"Ini adalah waktu terakhir kita mengatasi masalah plastik yang mengotori lautan kita. Polusi plastik menyerang pantai Indonesia, menetap ke dasar laut di Kutub Utara, dan naik melalui rantai makanan ke meja makan kita. Selama ini kita telah berdiam diri terlalu lama, sedangkan permasalahan ini semakin parah. Hal ini harus kita hentikan," ungkap Erik Solheim.

Selanjutnya, Siti Nurbaya menyampaikan, hal yang paling penting adalah membangun kesadaran untuk menjaga kebersihan, serta usaha yang berkesinambungan dan secara terus menerus dilakukan. Dan ini hanya bisa dilakukan bila komunitas atau masyarakat mendukung gerakan bersih laut.

"Dukungan pemerintah daerah merupakan pegangan bagi komunitas, dimana menurut UU No.18 Tahun 2008 menyatakan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengelolaan sampah di wilayahnya masing-masing, sementara posisi pemerintah pusat adalah pihak yang menyusun pedoman kerja bagi tiap pemerintah daerah tersebut. Terkait hal ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah," tegas Siti.

Mengenai penerbitan pajak bagi kantong belanja plastik, Siti Nurbaya mengatakan bahwa, hasil uji coba menunjukkan secara kuantitas memang ada penurunan yang signifikan dalam penggunaan kantong plastik.

"Kita harus mendengar juga suara dari produsen plastiknya, dari pedagang plastiknya, dari komunitasnya yang meminta akuntabilitas dari para peritelnya, ini tengah kami diskusikan terus dan setelah saya banyak berdiskusi dengan asosiasi plastiknya. Bio degradable plastic, atau jenis lainnya juga kita sedang kaji saat ini, untuk jadi alternatif," ujar Siti Nurbaya lagi.

Untuk menciptakan kebijakan yang holistik dan tepat untuk dijalakan, Siti mengatakan bahwa pihaknya juga harus berkomunikasi dengan kementerian lain, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian dan hal yang paling berdampak dari tiap kebijakan adalah industri dan masyarakat atau komunitas.

Hal yang paling membanggakan bagi Siti Nurbaya adalah tercatatnya lebih kurang 1.000 LSM yang berperan aktif dalam upaya penyadar-tahuan kepada masyarakat akan pentingnya mengelola sampah. Hal ini merupakan kesempatan bagi pemerintah untuk mempererat mata rantai komunitas yang sekaligus pelaku gerakan bersih sampah ini. (RB/HMS/Shinta)


Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau