RiauBook - Calon Kapolri, Komjen Pol. Budi Gunawan dipastikan tidak memenuhi panggilan penyidik KPK untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi hari ini, Jumat (30/1/2015). Melalui kuasa hukumnya, ia mempersoalkan surat panggilan terhadap dirinya.

"Mereka tak punya dasar hukum panggil klien kami," kata Frederich Yunadi, pengacara Budi Gunawan.

Kuasa hukumnya yang lain, Razman Arief Nasution mengemukakan tiga alasan yang menguatkan Budi tak ingin diperiksa penyidik. Pertama, sejak ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 12 Januari 2015, calon Kepala Polri tersebut mengaku tidak pernah mendapatkan surat penetapan sebagai tersangka.

"Pak Budi belum dapat surat pemberitahuan resmi sebagai tersangka dari KPK. Kami mau surat resmi ya, bukan dari surat kabar atau media sosial," ujar Razman.

Selain itu, pihak Budi protes terhadap mekanisme penyerahan surat pemanggilan Budi oleh KPK. Surat tersebut, menurut Razman, hanya ditaruh begitu saja di kediaman dinas Budi tanpa surat pengantar dan tanda terima. Razman melanjutkan, pada surat berkop KPK itu memang tertera pemanggilan atas Budi. Namun, ada beberapa bagian yang tidak diisi, yakni tanggal pengiriman surat, siapa yang menerima dan siapa yang menyerahkan.

Surat itu hanya ditandatangani Kepala Satgas Penyidik KPK atas nama Budi A. Nugroho. Alasan ketiga, pemanggilan itu dianggap telah menciderai proses praperadilan yang tengah ditempuh pihak Budi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Razman menegaskan, Budi taat pada proses hukum yang sesuai prosedur dan memenuhi etika. Pemanggilan kliennya, kata dia, adalah persoalan serius sehingga proses pemeriksaannya pun harus sesuai aturan dan etika.

"Kalau ini, bagaimana mau datang jika surat pemberitahuan tersangka saja tidak ada. Bagaimana mau datang kalau surat panggilan tidak jelas. Kami tidak menghindar, kami taat konstitusi," ujar Razman.

Sebelumnya, Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan, surat panggilan kepada Budi telah dikirimkan pada Senin (26/1/2015) lalu.

Mangkirnya Budi Gunawan makin membuat ruwet kasus ini. Dari tujuh saksi yang dipanggil, baru pengajar Sekolah Pimpinan Polri Inspektur Jenderal (Purn) Syahtria Sitepu yang datang ke gedung KPK. Enam lainnya sudah dua kali mangkir. KPK berencana memanggil paksa mereka.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan lembaganya mendapat informasi ada telegram rahasia di kepolisian yang membolehkan para perwira itu tidak menghadiri pemanggilan pemeriksaan KPK.

Jika ini benar, kata Bambang, tindakan itu melanggar Undang-Undang KPK tentang Upaya Menghalang-halangi Penyidikan. "Kami sedang mengklarifikasi soal itu,” kata Bambang.

KPK menjerat Budi dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b, Pasal 5 ayat 2 serta Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Budi terancam hukuman maksimal penjara seumur hidup jika terbukti melanggar pasal-pasal itu. (shs)