RiauBook - Permintaan Gulat Manurung agar Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Zulher ke persidangan akhirnya terkabul. Kemarin Zulher memberi keterangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, terutama mengenai pertemuannya dengan bos PT Duta Palma, Surya Darmadi.

Zulher mengatakan, Surya dan seorang stafnya, Suheri, mendatangi dirinya sekitar Agustus 2014, untuk minta bantuan pengurusan pelepasan kawasan lahan perkebunan kelapa sawit perusahaannya.

Ketika itu peluangnya ada, menyusul pernyataan Menteri Kehutanan saat itu, Zulkifli Hasan yang membuka peluang bagi masyarakat untuk mengusulkan lahan atau kebun miliknya masuk dalam revisi SK.673/Menhut-II/2014  yanb baru diterbitkannya. SK berisi tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan.

Zulher mengemukakan, ia tidak bisa membantu karena itu bukan kewenangan. Ia katakan, itu kewenangan Gubernur Annas Maamun.

"Pak Surya tanya yang dekat dengan Gubernur siapa. Saya bilang bisa menghubungi ananda Gulat. Karena saya tahu dia sangat dekat dengan Pak Gubernur. Ibarat ayah dan anak," kata Zulher.

Zulher bercerita kepada majelis hakim, Gulat itu tidak memiliki jabatan di pemerintahan, tapi ia begitu berpengaruh.  Bahkan, pejabat pemerintahan sekelas Kepala Dinas pun harus menghubungi Gulat Manurung jika kesulitan menemui Annas Maamun.

Meneruskan kesaksiannya, Zulher mengatakan saat itu juga mengontak Gulat. Tak lama kemudian, Gulat dan staf Dinas Kehutanan Riau, Cecep, pun hadir di kantornya. Zulher kemudian mengawali perbincangan membahas permintaan Surya Darmadi.

Setelah pertemuan itu, Zulher mengaku tidak-menahu lagi, hingga ia mendengar kabar Gulat dan Gubernur Annas Maamun ditangkap KPK di Cibubur, 25 September 2014, dengan barang bukti uang senilai Rp 2 miliar.

Diduga uang itu sebagai suap agar lahan perkebunan sawit Gulat, yang juga Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit (Apkasindo) Riau, dan beberapa rekannya masuk dalam revisi SK.673/Menhut-II/2014 . (shs)