Riau Book - Protes asap memuncak. Lebih 500 orang mahasiswa dan dosen muda di Riau pada Jumat (23/10/2015) turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa memprotes pemerintah yang lambat dalam menangani masalah kebakaran lahan gambut di Riau.

Dalam selebarannya, Forum Dosen Muda dan Mahasiswa Universitas Riau menuntut empat poin sebagai berikut;

1. Tangkap Sukanto Tanoto, pemilik Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dan Asian Nagri, Eka Tjipta Wijay, pemilik Sinar Mas Group, William Kook dan Martua Sitorus, pemilik Wilmar Group. Mereka adalah pemodal terbesar perusak hutan di Negeri Riau dengan dalih telah mendapatkan izin HTI dan HGU yang mengakibatkan bencaa asap yang terus terjadi.

2. Mendesak Gubernur Riau dan bupati untuk segera mencabut izin perusahaan HTI dan HGU yang terbukti lahannya dibakar maupun terbakar.

3. Mendesak Gubernur Riau dan seluruh bupati untuk tidak melakukan pembiaran terhadap rakyat yang sedang menghadapi bencana asap yang membahayakan nyawa mereka. Segera sediakan tempat-tempat steril seperti hotel sebagai tempat evakuasi balita dan anak-anak, dan segera sediakan 1 tabung oksigen untuk 1 rumah.

4. Mendesak Pemerintahan Jokowi-JK, jika tidak mampu atasi bencana asap Sumatera dan Kalimantan segera mundur dari jabatan.

Koordinator lapangan dalam aksi tersebut, Hendri Marhadi mengatakan, aksi protes dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah yang dianggap lemah dan lambat dalam bertindak.

Jemput bantuan, Indonesia tak mampu

"Jika tegas, maka tidak akan terjadi atau terulang kebakaran lahan di Riau atau Sumatera," katanya.

Sementara itu, Dwi Ausiar, seorang demonstran kalangan mahasiswa menyatakan pemerintah harus berani menggugat perusahaan-perusahaan yang terbukti lalai dalam mengawasi lahan yang dipercayakan untuk dikelola.

"Jika tidak mampu, silahkan untuk turun dan kami butuhkan pemimpin yang lebih berani untuk menindak pelaku-pelaku kejahatan lingkungan yang telah menyengsarakan jutaan jiwa ini," katanya.

Sebelumnya dikabarkan PT Bumi Mekar Hijau (BMH), anak perusahaan Sinar Mas telah ditetapkan sebagai tersangka pembakar hutan dan lahan.

Perihal penetapan tersangka pembakaran hutan ini sempat dibenarkan oleh Kabareskrim Polri Komjen Anang Iskandar. Namun Kapolri beberapa waktu lalu justru membantah pernyataan anak buahnya itu.

Kemudian dikabarkan juga, selain ancaman sanksi pidana, PT BMH juga digugat perdata oleh Kementerian LHK dengan total tuntutan ganti rugi dan biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp7 triliun. Persidangan berlangsung di Pengadilan Negeri Palembang

Sementara itu perusahaan penguasa hutan Riau lainnya adalah Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) APRIL Group. Dari laporan yang diterima, perusahaan ini juga memiliki sejumlah anak perusahaan yang diduga turut melakukan pembakaran lahan, bahkan pada kasus tahun-tahun sebelumnya.

Hentikan siksaan asap ini

Hasil investigasi tim turut menemukan bukti-bukti bahwa kebakaran hutan yang terjadi di Riau dan sejumlah wilayah lainnya di Pulau Sumatera disebabkan ulah manusia.

Sejumlah sumber memaparkan, banyak warga desa seperti di Bengakalis, Meranti dan kabupaten lainnya di Riau kini telah kehilangan lahan perkebunan yang dikelola secara turun menurun selama puluhan tahun.

Kelompok masyarakat yang rata-rata warga kurang mampu tersebut mengakui menjual lahan milik mereka dengan harga murah ke korporasi yang bekerjasama dengan perusahaan besar seperti RAPP dan Sinar Mas.

Upaya pembersihan atas lahan-lahan tersebut kerap dilakukan dengan cara dibakar untuk menghemat anggaran.

Dampak Luar Biasa

Bencana kabut asap Riau telah terjadi sejak 18 tahun terakhir, dan memberikan dampak luar biasa bagi kehidupan masyarakat. Setiap tahun terjadi kebakaran lahan, mengakibatkan hampir seluruh daerah di Riau tercemar asap, ratusan ribu jiwa terancam kesehatannya.

Bencana asap setiap tahun juga mengakibatkan aktivitas pendidikan menjadi lumpuh, perekonomian terganggu. Namun sangat disayangkan, setiap tahun pula kalangan legislator setempat kerap tak acuh dengan bencana yang telah merugikan jutaan jiwa itu.

Bahkan tahun ini, ketika asap menjadi yang terparah disepanjang sejarah bencana kebakaran lahan, kalangan legislator Riau justru plesiran ke luar negeri. Beberapa kepala daerah sibuk untuk menggelar kampanye terselubung menjelang Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan akhir tahun ini.

Menurut analisis data, jika dikalkulasikan korban asap Riau telah mencapai jutaan jiwa, mereka terserang berbagai penyakit seperti Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA), iritasi kulit, iritasi mata dan lainnya. Namun tidak ada data pasti, karena pemerintah baru serius melakukan pendataan korban asap hanya beberapa tahun terakhir.

Gejolak akibat bencana rutin tahunan ini sebenarnya juga telah berlangsung setaip tahun, namun protes besar-besaran baru terjadi di era kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Sebagian pihak menyatakan ada unsur politik pada bencana asap tahun ini, makanya kemudian menjadi yang terparah sepanjang sejarah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Riau atau Sumatera.

Hilang syur sama Jokowi

Dilihat dari latar belakannya, Jokowi dan Jusuf Kalla memang merupakan aktor politik yang berasal dari warga sipil, mereka adalah pengusaha. "Memimpin 240 juta rakyat Indonesia dengan berbagai karakter, budaya, pola berpikir, tingkat pendidikan, tingkat emosional, dan berbagai macam keyakinan yang dianut plus maraknya atheisme yang merajalela, yang jelas akan kelimpungan dan bukan bikin tambah maju malah tambah bikin runyam jika pemimpin dari kalangan sipil. Belum lagi pertentangan dari alat negara," kata S. Mawalu, praktisi.

Sejarah juga mencatat, beberapa kali negara ini dipimpin oleh kalangan sipil, dan selalu kandas di tengah perjalanan. Sebut saja Soekarno, Presiden pertama Indonesia ini lengser sebelum akhir jabatannya. Begitu juga BJ Habibi yang akhirnya menolak untuk maju sebagai calon presiden di era reformasi baru.

Sementara itu Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi presiden dari sipil yang fenomenal. Namun lengser dan digantikan Megawati Soekarnoputri.

Pada zaman Presiden kedua Soeharto hingga Megawati, sesungguhnya kebakaran hutan telah terjadi di berbagai wilayah tanah air, termasuk di Riau. Namun situasi panas politik sejak 1997 hingga masuk ke zaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengalahkan isu lingkungan yang membelenggu jutaan jiwa.

Terpaan bencana asap mulai terangkat saat kondisi panas politik nasional mampu teredam di era kepemimpinan SBY. Namun sepuluh tahun kepemimpinan alumni TNI tersebut, kondisi asap tidak terangkat secara luas.

"Sekarang era kepemimpinan sipil kembali terulang, Jokowi harus dipusingkan dengan bencana asap yang tak kunjung tuntas selama lebih 2 bulan. Ini ancaman politik yang serius," kata S. Mawalu.

Kerugian Dahsyat

Pemerhati Lingkungan Hidup dan Kesehatan dari Universitas Riau, Tengku Ariful Amri, mengatakan, tidak dapat dipungkiri, kejadian kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Provinsi Riau sejauh ini telah mendatangkan kerugian yang teramat dahsyat.

Kabut asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan dan lahan tersebut, kata dia, memberikan tiga dampak negatif, yakni tercemarnya lingkungan, terganggunya kesehatan manusia dan melemahkan roda perekonomian bangsa.

Kerugian dahsyat lainnya menyentuh keanekaragaman hayati. Pada keanekaragaman hayati, menurut Amri, termasuk segala jenis binatang atau hewan yang hidup di dalam air, tanah dan hutan, seperti siput, cacing, ular, serangga dan berbagai jenis reptil lainnya.

Berbagai jenis fauna ini merupakan penyeimbang alam, dan jika kelestariannya terganggu, maka hewan-hewan ini secara individu akan melemah dan membuat alam dan lingkungan menjadi tidak lagi seimbang.

"Kondisi ini yang sebenarnya paling dikhawatirkan, karena hilangnya keanekaragaman hayati baik flora dan fauna adalah kerugian yang tidak ternilai harganya atau tidak bisa diukur dengan uang atau bentuk materi apapun," ucapnya.

Kembali kata Tengku Ariful Amri, kerugian lain yang diakibatkan peristiwa kebakaran hutan dan lahan penyulut munculnya kabut asap, yakni jatuhnya martabat bangsa di tataran internasional. Kondisi ini disebabkan tidak pernah terselesaikannya kasus-kasus kebakaran hutan dan lahan di tanah air.

Dari catatan dan evalusasi sejarah bangsa ini, kata Amri, sejak Juni 2007 hingga saat ini, pemerintah tidak pernah menyelesaikan atau menuntaskan kasus-kasus kebakaran hutan dan lahan di tanah air.

"Kondisi ini menggambarkan lemahnya pemerintah dalam melindungi negara pada aspek lingkungan hidup, khususnya pada kasus kebakaran hutan yang rutin terjadi di sebagian besar wilayah tanah air," katanya

Kondisi ini menurut Amri sangat disayangkan, mengingat sejumlah negara lain yang sebelumnya juga rawan kebakaran hutan dan lahan seperti Malaysia, Thailand, bahkan sejumlah negara di Eropa dan Afrika, terbukti telah mampu meminimalisir kebakaran bencana yang dominan disebabkan oleh kurangnya kepedulian manusia ini.

"Bagaimana pun, negara-negara asing akan memandang Indonesia sebagai negara dengan tingkat kelalaian tertinggi serta kondisi hukum yang lemah," katanya.

Danlanud Roesmin Nurjadin Marsma TNI Henri Alfiandi bersama prajurit Yonko 462 Paskhas "Pulanggeni" sedang memadamkan api di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Siak Hulu, Kampar, Riau bebepara waktu lalu.

Jika kondisi ini tidak diubah, kata Amri, maka dikhawatirkan bangsa ini akan mengalami krisis globalisasi yang menyangkut segala sektor, yakni lingkungan, kesehatan dan hukum.

Kondisi itu kemudian menurutnya juga akan menempatkan Indonesia sebagain negara tertinggal di dunia yang secara tidak langsung akan mempengaruhi derajat martabat bangsa ini.

Salah satu upaya tegas adalah strategi untuk menjaga keutuhan lingkungan dan memulihkan harkat dan martabat bangsa ini yang terperosok selama 18 tahun akibat pembakaran lahan gambut.

Pemerintah juga diminta untuk melakukan penelusuran, atau menarik kebelakang persoalan kebakaran lahan sepanjang 18 tahun terakhir untuk kemudian memetakan sejumlah perusahaan yang terlibat, selaku pemilik lahan bekas terbakar yang kini telah ditanami sawit dan beralih fungsi menjadi hutan tanaman industri, akasia.

Perusahaan-perusahaan yang diduga terlibat tersebut yang kemudian diminta untuk menganti rugi kerusakan hutan dan lingkungan dan membayar santunan bagi korban asap saat ini. (RB)