RIAUBOOK.COM - Dalam orasinya, puluhan orang yang mengatasnamakan Gerakan Rakyat Bangkit (GRB) untuk membela hak -hak masyarakat Pangkalan Lesung, meminta Bupati Pelalawan untuk mencabut Izin Operasional Sementara PT Sari Lembah Subur (SLS) juga menyelesaikan dan mengembalikan lahan yang dicaplok karena diluar Hak Guna Usaha (HGU) serta membuka kasus penggelapan lahan SP8 yang diluar HGU.

Hal ini terlontar saat menggelar demo di Kantor Bupati Pelalawan, Rabu (19/04/2017). "Kita minta Bupati Pelalawan untuk dapat nenyelesaikan persoalan ini. Sudah tiga bulan lamanya kami menunggu," kata Koordinator Lapangan Aksi, Andri Kasyadi dengan suara lantang.

Kembali Andri menyampaikan bahwa tukar guling yang dilakukan oleh perusahaan adalah sebagai bentuk penguasaan lahan dengan cara-cara kotor. PT SLS selama ini telah melakukan pelanggaran hukum dan cacat administrasi atas tukar guling lahan yang tidak ada buktinya.

Usai melakukan orasi Andri pada media ini, menyebutkan, penggelapan lahan ini berawal tahun 1983 dimana PT SLS membuka lahan perkebunan kelapa sawit berdasarkan izin prinsip Menteri Kehutanan dan Tranmigrasi. Mereka membuka Satuan pemukiman (SP) 1 hingga 9, dengan sistim pola trans.

Ketika di SP 8, terdapat sebuah kampung namanya Baleo yang saat ini berganti nama jadi Blok OM, yang merupakan jalan binatang gajah. "Nah, karena SP 8 atau Blok OM ini merupakan jalan binatang gajah, diputuskanlah masyarakatnya dipindah ke SP 9 A dan C oleh mereka," kata Andri Kasyiadi.

Diterangkannya lagi, didalam pemindahan tersebut, warga SP 8 tidak ada diberikan lahan pengganti. "Jadi lahan tersebut hingga kini dikuasai oleh perusahaan dan itu di luar HGU mereka," ujar Andri.

Untuk itu Andri mempertanyakan bagaimana bisa mereka terima piagam CSR dari Bupati Pelalawan padahal mereka merupakan perusahaan yang pelanggar hukum. [RB/ton].

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau