Salah satu kondisi jalan yang memprihatinkan di Kabupaten Meranti. Kondisi ini terjadi lantaran minimnya anggaran pembangunan daerah. (RB/DOK)

Rabu, 12 Juli 2017 - 10:56 WIB 5620000

'Mati Suri' Pembangunan Daerah

Share ke BBM

Pemotongan anggaran kembali menghantui daerah dalam penyusunan APBD Perubahan 2017. Kondisi ini terjadi salah satunya karena kebijakan pemerintah pusat yang memotong anggaran dana transfer daerah.

Meski belum pasti berapa besaran anggaran pemotongan anggaran dana transfer daerah oleh pemerintah pusat, tapi yang jelas kondisi ini juga pernah terjadi pada tahun 2016 lalu. Kala itu pemerintah pusat mengambil kebijakan melakukan pemotongan anggaran pada APBN Perubaha 2016.

Jumlah pemotongan anggaran yang dilakukan pemerintah pusat lumayan besar sekitar Rp137 triliun dengan rincian 65 triliun untuk anggaran belanja dan 68 triliun anggaran dana transfer daerah.

Pemotongan terhadap anggaran dana transfer daerah cukup besar pada tahun itu, hampir 50 persen dari total pemotongan dilakukan terhadap anggaran dana transfer daerah. Dari angka persentase di atas artinya, pada tahun lalu pemerintah pusat mengorbankan kepentingan daerah yang saat itu telah menyusun asumsi pendapatannya berdasarkan asumsi pendapatan APBN.

Tak pelak pemotongan anggaran dana transfer daerah di pertengahan tahun membuat APBD di hampir semua daerah di Indonesia menjadi hancur lebur. Tidak terkecuali di Riau. Baik Pemprov Riau maupun Pemkab/kota se-Riau mengalami kondisi keuangan yang sangat tidak menguntungkan. Apalagi, Riau sangat bergantung pada pendapatan dana transfer daerah terutama dari dana bagi hasil minyak dan gas (migas).

Tahun lalu pemotongan anggaran dilakukan pemerintah pusat dengan alasan klasik, yaitu minimnya raihan target pendapatan dari pajak dan kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan saat itu.

Seperti pada tahun sebelumnya, pada tahun ini pemerintah pusat juga melakukan pemotongan anggaran di APBD Perubahan. Penghematan dan efisiensi menjadi tajuk pemotongan pada tahun ini. Meski belum dapat dipastikan total anggaran yang dipotong secara keseluruhan namun nampaknya dana transfer daerah juga kembali dipotong. Indikator tersebut bisa kita lihat dari pengakuan sejumlah kepala daerah yang terpaksa harus melakukan pemotongan anggaran daerahnya.

Seperti yang dilakukan Bupati Pelalawan HM Harris. Dua hari lalu, bupati yang akan maju pada Pilgubri 2018 ini, mengatakan akan melakukan pemotongan anggaran di APBD 2017 ini. Totalnya antara 150 miliar hingga 300 miliar. Pemotongan dilakukan dengan alasan pemotongan anggaran dana transfer daerah oleh pusat.

Jika hal ini berlaku terhadap Kabupaten Pelalawan, sudah hampir dipastikan kabupaten yang lain juga mengalami hal yang sama. Tentu kondisi tidak menguntungkan bagi daerah. Apalagi asumsi pendapatan pada tahun 2017 pada APBD yang telah disahkan telah mengacu pada asumsi pemotongan anggaran oleh pusat. Tak pelak, banyak kabupaten kota di Riau yang angka APBD-nya mengecil dari tahun lalu.

Upaya efisiensi anggaran pun telah tergambar dalam APBD 2017. Lantas dengan angka yang mengecil tersebut sudah dipastikan pada APBD Perubahan ini pemerintah daerah akan kewalahan membagi porsi anggarannya jika dana transfer daerah kembali dipotong oleh pemerintah pusat. Kondisi yang miris.

Menilik soal kebijakan pemerintahan Joko Widodo yang kerap melakukan pemotongan anggaran daerah dalam beberapa tahun ini sekaligus menggambarkan semakin memudarnya jargon pembangunan era otonomi daerah. Bagaimana program otonomi daerah bisa berhasil jika anggaran daerah terus dipotong.

Jika efisiensi, kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan menjadi alasan, bukankah pemerintah selalu menggembar-gemborkan kalau pertumbuhan ekonomi terus tumbuh. Bahkan pada tahun ini asumsi ekonomi diperkirakan capai 5,3 persen. Kita berharap, apapun kondisi keuangan, pemerintah pusat lebih bijak mengambil langkah penghematan dan pemotongan di sektor lain. Bukan terus-terusan melakukan pemotongan anggaran daerah.

Apalagi, akibat pemotongan anggaran daerah yang terus-menerus terjadi beberapa tahun terakhir membuat daerah seakan 'mati suri' alias tidak berkutik dalam melakukan pembangunan di daerahnya, terutama pembangunan yang menjadi domain daerah.***

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau

Share ke BBM

100000000
Doni Rahim

Berita Terkini
Editorial

Kembali Beraktivitas dengan Semangat Fitri

Senin, 03 Juli 2017 - 11:23 WIB

Mukjizat Terbesar

Rabu, 28 Juni 2017 - 15:03 WIB

Cerita Fiksi KPK

Minggu, 18 Juni 2017 - 18:52 WIB

Rahasia Malam Seribu Bulan

Sabtu, 17 Juni 2017 - 17:50 WIB

Menjadi Umat Terbaik

Sabtu, 17 Juni 2017 - 08:17 WIB

Dicari Segera Pemimpin yang Kuat Lagi Baik

Kamis, 15 Juni 2017 - 02:12 WIB

Ramadhan Luruskan Fitrah

Selasa, 13 Juni 2017 - 16:30 WIB
OPINI:

KPK dan OTT Recehan

Selasa, 13 Juni 2017 - 15:06 WIB

Dan Rakyat pun Berhak Curiga

Senin, 12 Juni 2017 - 19:28 WIB

Damailah, Jangan Seret Negara Berbuat Aniaya

Senin, 12 Juni 2017 - 15:41 WIB
Opini

Mengurai Kusut Masai RTRW Riau

Senin, 12 Juni 2017 - 10:12 WIB

Ramadan Bulan Kepedulian Sosial

Sabtu, 10 Juni 2017 - 14:12 WIB

Surga yang Teristimewa

Sabtu, 10 Juni 2017 - 11:57 WIB
OPINI

Pancasila Fondasi Rumah Besar "Indonesia"

Jumat, 02 Juni 2017 - 01:09 WIB

Bulan Harus Serakah Bersedekah

Selasa, 30 Mei 2017 - 17:37 WIB

Cara Pemuda Memaknai Bulan Ramadhan

Sabtu, 27 Mei 2017 - 17:07 WIB
OPINI

Pengorbanan Keniscayaan Jalan Dakwah

Kamis, 25 Mei 2017 - 00:36 WIB

Menjadi Generasi Tangguh

Selasa, 23 Mei 2017 - 22:57 WIB
Opini

Menakar Peluang Menang Kalah Petahana

Senin, 22 Mei 2017 - 13:17 WIB
Opini

Merawat Lembaga Anti Rasuah

Kamis, 20 April 2017 - 21:55 WIB
Opini

Adu Kuat Balon Gubernur Riau

Jumat, 07 April 2017 - 22:14 WIB
Opini

Kisah Tersangka yang tak Berujung

Senin, 03 April 2017 - 11:57 WIB

Riau AMANAH 2018?

Selasa, 14 Maret 2017 - 10:37 WIB

Investor Asing, Kawan atau Lawan ?

Jumat, 03 Maret 2017 - 19:06 WIB
Opini

Karena Kita Bersaudara

Selasa, 28 Februari 2017 - 17:02 WIB

Cari Judul Berita




Galeri Riau Pustaka Lingkungan Dunia