RIAUBOOK.COM - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Provinsi Riau berencana mengajukan judicial review Perda No. 8 tahun 2016 ke Mahkamah Agung (MA).

Ini dilakukan atas hasil analisis kebijakan keuangan Provinsi Riau sesuai Perda tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat pelaksanaan APBD tahun 2017 yang tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan di atasnya serta masih adanya anggaran yang dinilia boros.

Salah satunya misalnya terkait anggaran kesehatan yang terdapat di enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru sebesar 6,75 persen di luar gaji.

"Seharusnya Pemprov Riau mematuhi UU No. 36 tahun 2009 yang mewajibkan anggaran kesehatan minimal 10 persen," kata anggota Fitra Riau, Tarmizi.

Sebagaimana diketahui Pemprov Riau hanya menganggarkan Rp 742,64 miliar untuk anggaran kesehatan di luar gaji pegawai, dengan rincian Dinas Kesehatan Rp 165,3 miliar, RSUD Arifin Ahmad Rp 452,9 miliar, RSJ Tampan Rp 81,7 miliar, RS Petala Bumi Rp 37,9 miliar, Dinas Kependudukan Rp 1.09 miliar, Sekretariat Daerah Rp 522 juta dan dana hibah bidang kesehatan Rp 3,095 miliar.

"Jadi ini bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (UU-red)," kata Tarmizi.

Seharusnya, lanjut dia, Pemprov Riau mengalokasikan anggaran bidang kesehatan tahun 2017, di luar gaji, sebesar Rp 1,100 triliun dari total belanja daerah sebesar Rp 11,008 triliun.

Selain anggaran kesehatan terdapat juga sejumlah anggaran lainnya yang juga dinilai sangat kecil dan tidak mengindahkan peraturan yang sudah ditetapkan sebelumnya yaitu untuk anggaran perhutanan sosial serta anggaran pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Sementara itu, kuasa hukum Fitra Riau, M. Syukri mengatakan akan segera memasukkan judicial review Fitra Riau terhadap APBD Riau yahun 2017 ke MA.

"Permohonannya akan kami ajukan pada Senin 24 Juli ini," katanya. (RB/habir)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau