RIAUBOOK.COM - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau belum menerima surat resmi dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) terkait sanksi bagi Aparatur Sipil Negera (ASN) yang terlibat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Ini disampaikan oleh Kepala BKD Provinsi Riau, Ikhwan Ridwan ketika ditemui di Kantor Gubernur Riau, Rabu (26/7/2017).

"Kalau dari Menpan RB sendiri belum, mungkin saja suratnya sudah ada di tangan Gubernur, tapi belum didisposisi ke BKD," kata mantan Kepala Biro Hukum Pemprov Riau ini.

Dirinya pun belum bisa mengatakan langkah-langkah yang akan diambil oleh Pemprov Riau terkait ASN terlibat HTI, karena belum menerima dan mempelajari lebih jauh isi surat tersebut.

"Kita akan pelajari dulu isi suratnya, baru kita bisa menterjemahkannya," kata Ikhwan.

Sejauh ini dirinya juga belum mendapat laporan terkait ASN yang terlibat HTI di lingkungan Pemprov Riau. Menurutnya yang lebih tahu tentang hal tersebut adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

"Itu di Kesbangpol (data-datanya-red), nanti kita koordinasi dengan Kesbangpol setelah suratnya di terima," katanya. (RB/habir)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau