RIAUBOOK.COM - Ketua Komisi IV DPRD Riau Hardianto mengatakan pembangunan gedung Mapolda dan Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau juga merupakan pembangunan untuk provinsi ini.

Sehingga seharusnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan bahwa ini bukan untuk kemaslahatan masyarakat di Riau dan akan mengganggu pembangunan yang lainnya.

Menurutnya, pembangunan gedung itu juga merupakan pembangunan untuk provinsi Riau, karena itu dibangun di tanah di Riau serta hasilnya juga akan dirasakan oleh masyarakat di Riau.

"Karena jika Kapolda berganti, kan gedung itu tidak ikut dipindahkan juga," kata Hardianto.

Terkait bahwa pembangunan gedung ini akan menggangu pembangunan infrastruktur lainnya, dirinya mengatakan itu tidak perlu dikhawatirkan.

"Walaupun anggaran untuk infrastruktur itu hanya sekitar Rp 1 triliun, tapi itu tidak akan mengganggu pembangunan yang lain, karena sudah kita siapkan skema-skema yang lain," katanya di Pekanbaru, Jumat (24/11/2017).

Dicontohnya seperti untuk pembangunan jalan Lubuk Agung - Batu Sasak, karena nomenklaturnya tidak ada di APBD 2018, akan ditangani melalui UPT.

"Makanya dana UPT itu kita perbesar, agar banyak jalan provinsi lainnya yang dapat ditangani," katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, kedepan penanganan jalan-jalan di Riau sudah harus berpikir tentang pemeliharaan rutin jalan. Jangan sampai jalan-jalan yang hanya rusak kecil, namun tidak ditangani, maka kedepannya akan semakin besar kerusakannya. (RB/habir)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau