RIAUBOOK.COM - Kemacetan menjadi kondisi yang 'menyakitkan', namun di kota-kota besar di Indonesia hal itu merupakan kejadian biasa seiring tingginya kebutuhan masyarakat atas transportasi roda empat.

Bahkan, kerugian akibat kemacetan lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya dari tahun ke tahun terus meningkat.

Kemacetan ini diakibatkan pertumbuhan kendaraan pribadi yang tinggi tanpa disertai dengan penambahan kapasitas jalan yang signifikan.

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan, Bambang Prihartono mengatakan, pada 2017, menurut perhitungan Bappenas, kerugian akibat kemacetan khusus di DKI Jakarta saja mencapai Rp 67,5 triliun. Sementara kerugian yang dialami di wilayah Jabodetabek mencapai Rp 100 triliun per tahun.

"Selama ini perkembangan transportasi sangat pesat. Tapi tidak sesuai dengan norma yang ada. Sebab pertumbuhan transportasi ini harusnya seiring dengan pertumbuhan angkutan umum," kata dia di Jakarta, Minggu (3/12/2017).‎

Untuk mengurangi kerugian tersebut, lanjut Bambang, BPTJ bersama pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya telah mempersiapkan berbagai terobosan dan harus dilaksanakan secepatnya.

Berbagai terobosan yang dipersiapkan tersebut telah dan terus dikomunikasikan oleh BPTJ dengan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dan kepala daerah di wilayah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek).

"BPTJ dan Pemprov DKI akan terus berkoordinasi menindaklanjuti program peningkatan layanan angkutan umum dan penanggulangan kemacetan di DKI Jakarta dalam lingkup penanganan se-Jabodetabek," kata dia, dilansir RiauBook.com dari liputan6.

Menurut dia, BPTJ telah mengidentifikasi permasalahan transportasi yang ada di wilayah Jabodetabek.

Pertama, tingkat kemacetan yang sangat tinggi di mana rasio volume kendaraan dibanding kapasitas jalan sudah mendekati 1, atau dengan kata lain sudah macet dan perlu penanganan.

Kedua, jumlah sepeda motor di jalan makin dominan, sementara peran angkutan umum masih rendah. Sedangkan saat ini penggunaan angkutan umum di Jakarta baru 19,8 persen dan di Bodetabek baru 20 persen.

"Untuk itu, diperlukan program penanganan yang perlu segera diterapkan," kata dia. (RB/lp6)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau