RIAUBOOK.COM - DPR mendapat penilaian sebagai wakil rakyat yang licik hingga paling cerdas sepanjang sejarah setelah pengesahan revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD atau sering disebut UU MD3 terus menuai polemik dari sejumlah kalangan.

Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, pihaknya menyoroti soal proses pembahasan RUU MD3 yang telah digulirkan sejak 2016. Partisipasi publik sangat tidak kelihatan dalam pembahasan ini.

"Saya melihat ada strategi cukup licik dari DPR," kata Lucius dalam sebuah diskusi bertajuk 'Benarkah DPR Nggak Mau Dikritik?' di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2/2018), seperti dilansir RiauBook.com dari liputan6.

Penilaian tersebut cukup beralasan. Sebab selama dua tahun pembahasan RUU MD3, DPR hanya fokus menampakkan soal bagi-bagi kursi. Tidak pernah disinggung soal isu lain.

Justru isu-isu yang sangat krusial baru dimunculkan ke publik sekitar seminggu sebelum RUU MD3 disahkan melalui sidang Paripurna DPR.

Isu tersebut antara lain, soal pemanggilan paksa dan pemidanaan terhadap pihak yang merendahkan DPR.

Sehingga isu krusial tersebut tidak mendapatkan porsi cukup banyak dibahas di publik dan langsung disahkan. Maka tak heran, jika ada pihak yang langsung menggugat UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi beberapa hari setelah disahkan DPR.

Lucius melihat, ada persoalan serius di DPR terkait pengesahan RUU MD3 ini. DPR yang dinilai anti terhadap kritik memformulasikan sedemikian rupa melalui sebuah undang-undang untuk mengukuhkan sikapnya tersebut.

"Memang DPR tidak pernah ramah, bahkan tidak peduli dengan kritik," kata dia.

Cerdas

Hal berbeda disampaikan Analis Komunikasi Politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio. Dia justru menilai langkah DPR mengesahkan RUU MD3 ini sebagai hal yang sangat cerdas.

"Saya nggak setuju sama bang Lucius yang bilang DPR licik. Menurut saya DPR sekarang ini paling cerdas sepanjang sejarah. Karena mereka tahu bagaimana cara melindungi diri. Ini belum ada dalam sejarah," ucap Hendri.

Dalam kasus ini, Hendri melihat DPR tidak sepenuhnya antikritik. Apalagi sejauh ini sudah ada tiga partai politik yang menyatakan tidak mendukung pengesahan RUU MD3 itu. Yakni PPP dan Nasdem yang lebih dulu melakukan walk out (WO). Dan pernyataan Presiden PKS Sohibul Iman.

"PKS ini jago juga komunikasinya, dia bilang, sebenarnya kami menolak cuma karena ada miskomunikasi antara DPP dan Fraksi. Ini cerdas juga," dia menandaskan. (RB/lp6)