RIAUBOOK.COM - Hingga saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau belum ada opsi untuk menindak lanjuti surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait bantuan keuangan untuk korban bencana gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sekertaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Ahmad Hijazi mengatakan, perihal itu akan dibahas setelah pengesahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan tahun 2018.

Karena itu, hari ini Sekdaprov Riau berangkat ke Jakarta untuk berkonsultasi dengan Kemendagri, mengingat kondisi keuangan pemerintah setempat juga sedang mengalami defisit.

"Kita tetap menghargai arahan pemerintah, tapi kita mesti menjelaskan kondisi dan situasi kita, kalaulah Dana Perimbangan itu bisa disalurkan tahun ini, Insya Allah bisa, tapi kalau tidak salur, uang apa yang mau kita bantu, masalah itu bukan mau tidak mau, patuh tidak patuh, solid tidak solid, masalahnya itu kita lagi kesulitan akibat tunda salur," kata Sekda kepada RiauBook.com, Kamis (23/8/2018) di Kantor Gubernur Riau.

Kata Sekda, untuk tahun 2017 Pemerintah Pusat masih berhutang kepada Provinsi Riau sekitar Rp360 miliar yang belum disalurkan hingga saat ini.

"Mestinya itu kita terima tahun ini, kemudian selisih lebih harga minyak dunia dari 45 USD per barel yang sekarang ini mencapai sekitar 70 USD per barel, kalau itu saja bisa disalurkan tahun ini, Insya Allah kita tidak akan tunda bayar tahun ini, paling rasionalisasi sedikit, tapi karena itu tidak ada, kita bekerja keras sekarang untuk menstabilisasi belanja dan likuiditas keuangan daerah," tutur Sekda.

Sejalan dengan bantuan keuangan untuk Lombok, Sekda melanjutkan, memiliki konsekuensi yang sama.

"Artinya, bagi kita, Riau tetap memperhatikan itu, tapi ini juga sejalan dengan kondisi Pemerintah Pusat yang mungkin sedang kesulitan dengan keuangan, kita hargai semua, makanya kita konsultasikan, karena rekonstruksi itu mungkin sangat mendesak bagi Pemerintah NTB," demikian Sekda. (RB/Dwi)