Riau Book -Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Raja Erisma yang menjadi terdakwa dugaan korupsi APBD dengan cara Kas bon menolak seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Hal itu ditegaskannya dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Selasa (12/1/2016).

Menurut Raja Erisman, dugaan kerugian negara yang disusun JPU tidaklah berdasar, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

"Jaksa tidak berhak melakukan perhitungan kerugian negara. Perhitungan kerugian negara harus bersumber berdasar hitungan lembaga resmi yang memiliki tugas tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia," kata Raja Erisman, melalui kuasa hukumnya, Sukria Novela.

Dengan demikian, Sukria, meminta majelis hakim membatalkan demi hukum dakwaan yang disusun JPU itu.
"Dakwaan JPU haruslah Batal demi hukum," tegas Sukria.

Sebelumnya dalam dakwaan disebutkan, Raja Erisman menjadi terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi APBD Inhu Tahun 2011-2012 atas dana sisa kas Kabupaten tersebut. Diduga atas perkara tersebut terjadi kerugian negara sebesar Rp 2,3 Miliar.

Dalam eksepsinya, mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Inhu tersebut menilai jaksa memaksakan dakwaan. JPU juga dinilai tidak menguraikan secara rinci perbuatan yang didakwakan kepadanya.

"Dakwaan dipaksakan, tidak diuraikan perbuatan yang didakwakan, sepatutnya dinyatakan kabur dan batal demi hukum," lanjutnya.

Atas berbagai pertimbangan tersebut, terdakwa meminta Majelis Hakim mengeluarkan putusan sela yang menyatakan menerima eksepsi yang diajukan, dan menyatakan dakwaan batal demi hukum.

"Meminta majelis hakim menerima eksepsi," tegasnya.

Atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Ketua Rinaldi menunda sidang untuk kembali dilanjutkan pekan depan, Selasa (19/1) dengan agenda tanggapan JPU atas Eksepsi.

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau