Soroti Kasus MIN Agam, Puskapsi: Kejari Agam Harus Pisahkan Pelanggaran Administrasi dengan Korupsi

RIAUBOOK.COM - Direktur Pusat Pengkajian dan Konstitusi (PUSKAPSI) Bayu Dwi Anggono menyoroti dugaan kasus penyalahgunaan wewenang oleh kepala sekolah (kepsek) di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 6 Gumarang, Palembayan, Agam, Sumatera Barat, yang ditangani pihak Kejari setempat.

"Saya pikir harus jeli, penegak hukum harus memahami dan memisahkan mana yang korupsi dan mana yang pelanggaran administrasi," kata Bayu kepada pers lewat sambungan telepon, Jumat malam (8/11/2019).

Pernyataan Bayu menanggapi dugaan perkara penyalahgunaan wewenang sejumlah kepala sekolah dan seorang penjaga sekolah yang sedang ditangani Kejari Agam.

Sebelumnya pihak Kejari Agam mengumumkan ke publik tentang keberhasilan pengungkapan dugaan kasus penyalahgunaan wewenangan di MIN Agam dengan empat orang tersangka.

Masing-masing adalah seorang kepsek dan dua orang mantan kepsek MIN 6 Gumarang, Palembayan, Agam, Sumatera Barat serta seorang penjaga sekolah.

Dugaan kasus tersebut berawal dari kepala sekolah terdahulu yang mengambil kebijakan menggaji seorang penjaga sekolah dengan atas nama orang lain.

Kebijakan itu dilakukan semata-mata sebagai bentuk terimakasih pihak sekolah kepada pihak pemilik tanah yang menghibahkan lahannya untuk didirikannya MIN 6 Gumarang, Palembayan, Agam, Sumatera Barat.

Pihak Kejari Agam kemudian menganggap tindakan itu adalah sebuah penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian negara hingga Rp414,9 juta dengan rincian perhitungan akumulasi dari ampra gaji penjaga sekolah selama sekitar delapan tahun.

Sebelumnya sejumlah pihak mengungkap kemungkinan diskresi dalam perkara ini, namun Direktur Puskapsi Bayu Dwi Anggono memiliki pandangan berbeda.

Diskresi menurut dia adalah ruang ketika kebijakan dilakukan dengan kewenangan namun tidak memenuhi unsur kerugian materil.

Sementara menurut dia, jika penyalahgunaan wewenang dilakukan dengan mendatangkan kerugian negara, maka telah terpenuhi unsur pidananya.

"Sekarang memang problemnya itu, membedakan dalam UU tipikor dengan UU administrasi pemerintahan. Ada ketentuan yang saling membingungkan dalam praktek di lapangan, sehingga pendekatannya berbeda," kata dia.

Kata dia, sebuah tindakan pelanggaran administrasi yang tidak berniat untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, namun dilakukan untuk kepentingan masyarakat umum, seharunya itu bisa masuk ke ranah kebijakan sehingga diatur ruang diskresinya.

Sementara dalam kasus penyalahgunaan wewenang, lanjut dia, kerugian negara sudah harus bisa dihitung, karena kasus korupsi harus ada kerugian negara.

Seringkali, lanjut Bayu, penegak hukum menggunakan kacamata kuda dalam menangani perkara-perkara, dan ini bukan problem normal lagi.

"Sebenarnya jika tidak ada kerugian negara maka ini masuk ranah administratif. Istilah kebijakan bisa dipidanakan jika memenuhi delik materil,

jika tidak maka masuk ranah pelanggaran administrasi pemerintahan.

Nah, yang membedakan itu adalah ada atau tidaknya kerugian materil itu," kata Bayu.

Sementara dalam kasus di MIN Agam yang ditangani Kejari setempat, Bayu berpandangan tindakan yang dilakukan kepsek pertama sesungguhnya adalah tindakan melawan atau melanggar hukum.

"Sikap yang dilakukan pihak kepsek pertama itu tidak dapat dibenarkan, karena seharusnya dia sudah mengetahui aturan-aturan kepegawaian. Tindakannya itu bisa masuk ke pidana umum, sementara untuk tipikor bisa terlaksana jika unsur kerugian negaranya terpenuhi," katanya.

Namun lanjut dia, untuk kepsek kedua dan ketiga, jika yang bersangkutan tidak mengetahui, itu masuk ranah administrasi kepegawaian dan dikenakan sanksi kelalaian saja karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan.

"Terpenting bagi pihak jaksa sebenarnya adalah dapat membuktikan kerugian negara dalam perkara itu. Dan perhitungan kerugian negara harus dilakukan oleh lembaga berwenang, bukan dari kesimpulan jaksa itu sendiri," demikian Bayu. (rb)

foto

Terkait

Foto

Bukan Dongeng, Ada Rumah Berlapis Emas, Begini Penampakannya...

RIAUBOOK.COM, PAMU - Jika sering mendengar kisah rumah emas dalam dongeng, maka kini itu terjadi nyata di Palu. Baru-baru…

Foto

Jokowi Ngamuk, Bangunan SD Ambruk

RIAUBOOK.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan kemarahan sekaligus kekesalan karena adanya proses tender yang lama dalam sistem e-tendering proyek di…

Foto

Soal Celana Cingkrang dan Cadar, Menag Minta Maaf, Begini Katanya...

RIAUBOOK.COM, JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi sebelumnya mengeluarkan pernyataan yang menimbulkan polemik, dia kemudian meminta maaf. Dirinya…

Foto

Mahfud MD Angkat Bicara Soal Kasus MIN 6 Gumarang

RIAUBOOK.COM - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menanggapi dugaan perkara penyalahgunaan wewenang di Madrasah…

Foto

APSI: Kasus MIN Gumarang Agam Bukan Korupsi Tapi Diskresi

RIAUBOOK.COM - Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) telah mempelajari kasus yang menimpah kepala sekolah dan beberapa mantan kepsek Madrasah Ibtidaiyah…

Foto

Haboh, Bayi Ini Seperti Berusia 80 Tahun

RIAUBOOK.COM - Baru saja dilahirkan, bayi ini memiliki paras yang tak biasa sehingga membuat orang di sekitarnya terkejut sekaligus bersedih.…

Foto

Kantin WK Syariah Diresmikan , Syamsuar: Bisa Jadi Contoh

RIAUBOOK.COM - Pemerintah Provinsi Riau bersama Koperasi Korpri Riau membuka dan meresmikan kantin dengan konsep Syariah yang diwajibkan menyajikan makanan-makanan…

Foto

Ya Allah, Donald Trump Larang Seluruh Muslim ke AS

RIAUBOOK.COM, AS - Google sedanh mengalami kesulitan untuk mempertahankan kepercayaan para karyawan dalam manajemen. Hal itu terungkap dalam sebuah…

Foto

Prabowo Tak Hadiri Upacara di Kementerian Pertahanan

RIAUBOOK.COM, JAKARTA - Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda digelar di halaman Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta…

Foto

Aparat Temukan Puluhan Mayat Orang Tiongkok Dalam Truk

RIAUBOOK.COM - Aparat kepolisian menemukan puluhan orang tak bernyawa berada di dalam truk besar, jumlahnya mencapai 39 orang. Puluhan…

Foto

Jadi MenHan, Prabowo Digaji Rp5 Juta

RIAUBOOK.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan komposisi menteri dalan kabinet barunya yang diberi nama Kabinet Indonesia Maju…

Foto

Angka Konsumsi Ikan Riau Rendah, Dibawah Rata-rata Nasional

RIAUBOOK.COM - Meski memiliki sumber daya perikanan yang melimpah, kenyataannya angka konsumsi ikan di Provinsi Riau masih rendah, dan berada…

Foto

Bahaya MenHan Prabowo

RIAUBOOK.COM, JAKARTA - Prabowo Subianto memiliki pandangan ekatrem mengenai anggaran pertahanan yang prioritas, itu diungkapkannya pada masa kampanye pilpres lalu.…

Foto

Di Hadapan Generasi Muda, Wakil Gubernur Riau Beberkan Soal Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba

RIAUBOOK.COM - Dihadapan generasi muda yang terdiri dari mahasiswa, pelajar, anggota organisasi kepemudaan dan berbagai elemen masyarakat, Wakil Gubernur Riau…

Foto

Susi Pudjiastuti Tak Jabat Menteri Lagi, Selanjutnya Mau Apa?

RIAUBOOK.COM - Posisi Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan resmi diganti oleh Wakil Ketua Umum Gerindra, Edhy Prabowo, Rabu…

Foto

Persaingan Ketat, Puluhan Orang Sudah Daftar untuk Jabatan Strategis BRK

RIAUBOOK.COM - Persaingan untuk 4 jabatan strategis di Bank Riau Kerpri (BRK) semakin ketat, pasalnya saat ini sudah ada 23…

Foto

Ini Dia Calon Tunggal Kapolri Pengganti Tito Karnavian

RIAUBOOK.COM, JAKARTA - Setelah dilantik beberapa hari lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemudian mengirim nama calon Kapolri pengganti Jenderal Tito…

Foto

Performa Rossi Terus Menurun, Ini Penilaian Mantan Kepala Mekanik 'The Doctor'

RIAUBOOK.COM - Performa Valentino Rossi terus menurun dalam ajang MotoGP yang dijalaninya dalam kurun waktu terkahir. Statistik musim ini…

Foto

Mbappe Sumbang Hattrick ke Gawang Club Brugge, PSG Tampil Gahar

RIAUBOOK.COM - Penyerang Paris Saint Germain (PSG) Kylian Mbappe menyumbang hat-trick (tiga gol) mengoyak gawang Club Brugge dalam matchdya 3…

Foto

Sertifikasi Halal MUI Diambil Alih Kemenag, Prof Nazir: Konsep Syariah Tetap Bisa Jalan

RIAUBOOK.COM - Pemerintah mulai menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH) mulai Kamis (17/10/2019), dengan begitu sertifikat halal untuk seluruh produk tidak lagi diterbitkan oleh Majelis…

foto

Pendidikan