RIAUBOOK.COM - Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) meminta agar akun sosial media (Sosmed) para petinggi Iran diblokir sementara, sampai akses internet di seluruh wilayah negara pimpinan Ayatollah Khomeini itu pulih.

Permintaan pemblokiran tersebut ditujukan AS kepada otoritas Facebook, Instagram, dan Twitter.

"Paman Sam" menganggap petinggi Iran begitu munafik lantaran memutus akses internet warganya, sementara para pemimpin di sana masih bisa menggunakan akun sosmednya.

"Ini adalah rezim yang sangat munafik," jelas Brian Hook, duta besar khusus AS untuk Iran dalam wawancara dengan Bloomberg yang diunggah di akun Twitter resmi Kemenlu AS.

"Mereka mematikan internet sementara para petingginya tetap menggunakan akun media sosial ini," lanjut pernyataan tersebut.

"Jadi salah satu hal yang kami sorot bagi perusahaan media sosial seperti Facebook dan Instagram serta Twitter adalah untuk menutup akun Pemimpin Tertinggi Khamenei, Menteri Luar Negeri Zarif, dan Presiden Rouhani, hingga mereka mengembalikan akses internet kepada warga."

AS juga menuding pemerintah Iran sengaja memblokir internet karena berusaha mencoba menyembunyikan angka kematian sesungguhnya dari tragedi unjuk rasa yang terjadi di seluruh negeri.

Sebelumnya, pemerintah Iran memblokir akses intenet hampir di seluruh wilayah negara itu akibat kerusuhan yang melanda seminggu terakhir.

Kebijakan pemblokiran ini dilakukan untuk mengatasi aksi protes yang diwarnai kekerasan sejak 15 November lalu.

Hanya beberapa jam berselang sejak penduduk Iran turun ke jalan untuk protes terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang mencapai hingga 200 persen. Hari berikutnya, pemerintah setempat melakukan pemblokiran akses besar-besaran sebagai langkah untuk mencegah penyebaran video kekerasan saat protes dilakukan.

Berdasarkan data pemerintah, lima orang tewas dalam aksi protes tersebut. Sementara berdasarkan data Amnesty Internasional ada lebih dari 100 orang tewas dalam peristiwa tersebut.

Facebook dan Instagram tidak segera merespons saat dimintai komentar terkait permintaan pemerintah AS ini. Sementara, Twitter menolak berkomentar.

Sumber: CNN Indonesia