RIAUBOOK.COM - Ada usulan separuh gaji para pejabat baik eksekutif maupun legislatif termasuk seluruh PNS dipotong dan dananya digunakan untuk mengatasi virus corona.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi setuju akan usulan tersebut.

"Saya setuju usulan pemotongan gaji para pejabat negara. Mulai dari anggota DPR, menteri, gubernur, hingga bupati dan wali kota. Mengapa begitu, karena negeri ini perlu keteladanan," kata Dedi Mulyadi, melalui ponselnya, Kamis (23/3/2020).

Menurut Dedi, uang itu bisa dialokasikan untuk membeli kebutuhan perlengkapan tenaga medis yang menangani virus corona, seperti alat pelindung diri (APD). Sebagian diberikan kepada tenaga medis sebagai stimulus.

Khusus anggota DPR, kata Dedi, dana dari pemotongan gaji jangan tersentral di pusat. Tetapi dikumpulkan untuk langsung disumbangkan ke rumah sakit rujukan di daerah masing-masing.

"Tinggal dibagi. Anggota DPR berapa sih di daerah. Tinggal keridhaannya didata. Uangnya mau diserahkan ke RS mana. Bikin daftar RS, lalu isi. Penggunaan uangnya untuk pembelian APD dan stimulis tenaga medis," kata Dedi.

Dedi juga mengimbau tes corona atau rapid test untuk pejabat, mulai anggota DPR, menteri hingga pejabat di daerah harus dilakukan di akhir.

Ia meminta dahulukan pemeriksaan untuk masyarakat dan tenaga medis.

Konsekuensi jadi Pejabat

"Kalau kita mau berpihak pada publik, maka seluruh pejabat itu diperiksanya nanti belakangan. Semuanya, bukan hanya anggota DPR, tetapi untuk semua para pejabat negara. Periksa terlebih dahulu masyarakat, perawat dan tenaga medis," kata Dedi.

Menurutnya, sudah menjadi konsekuensi jabatan bahwa para pejabat harus mendahulukan kesehatan publik.

Dedi mengatakan, pejabat itu ibarat ibu yang bangun lebih pagi dan memasak, tetapi makannya belakangan. Setelah memastikan semua anaknya makan, baru dia makan. "Itu yang dilakukan ibu kita dulu," ujarnya.

sumber tribunnews