RiauBook - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, pihaknya sudah mengusulkan kepada DPR agar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1436H/2015M turun dari tahun sebelumnya.  Menag mengatakan bahwa BPIH dua belas embarkasi itu berbeda-beda, tapi untuk tahun lalu rata-rata biayanya 3.219 dolar AS.

“Tahun sekarang kita mengusulkan 3.193 dolar AS. Itu sudah turun dari tahun yang lalu, karena memang harga bahan bakar kan turun,” jelas Menag seperti dilansir laman kemenag.go.id, Sabtu (21/2/2015). 

Itu artinya akan ada penurunan biaya haji sebesar 26 dolar AS atau sekitarRp 330.200 (dengan asumsi kurs 1 dolar AS adalah Rp 12.700).

Menag lukman Hakim Saifuddin berharap rupiah semakin menguat menjelang pelaksanaan haji sehingga BPIH bisa turun lagi dan beban jamaah tidak terlalu besar. Terkait DPR yang sedang memasuki masa reses, Menag mengaku sedang menjalin komunikasi dengan ketua komisi dan ketua panja BPIH tentang kemungkinan dilanjutkannya pembahasan BPIH sehingga bisa lebih cepat.

"target kita bulan April ini sudah bisa diselesaikan,” terangnya.

Investasi Dana Haji

Terkait investasi dana haji, Menag menegaskan bahwa  dalam UU tentang Pengelolaan Keuangan Haji  (PKH) diatur investasi minimal harus didasarkan pada tiga hal, yaitu berprinsip syariah, harus prudent atau penuh kehati-hatian dan bisa dipertanggung jawabkan, dan tidak boleh digunakan seluruhnya.

Ia menambahkan, proses investasi dana haji itu nantinya akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang terdiri dari  dewan pelaksana dan dewan pengawas. Menurutnya, pembentukan BPKH saat ini sedang dipersiapkan. UU PKH mengatur bahwa selambat-lambatnya 1 tahun setelah diundangkan, BPKH harus sudah terbentuk.

“Jadi karena kemarin (disahkan) September (2014) maka September 2015 nanti (sudah terbentuk),” katanya.  

Menurut dia, sekarang sedang disiapkan sejumlah peraturan perundang-undangan terkait pembentukan BPKH itu. “Target kita sekitar bulan Juni – Juli lah. Pokoknya sebelum September, badan ini sudah berdiri, udah jelas siapa dewan pelaksanannya, siapa dewan pengawasnya,” kata Menag.  (shs)