RIAUBOOK.COM - Pemerintah akan memperbaiki kontrak jangka panjang PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN untuk mengamankan pasokan batu bara saat harga komoditas melambung, demikian Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Pernyataan itu merespons protes yang berkembang setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan ekspor batu bara periode 1-31 Januari 2022.

"Kami di Kementerian BUMN akan memperbaiki kontrak jangka panjang kebutuhan suplai sesuai dengan rapat bersama Kejaksaan Agung dan BPKP. Intinya, kebutuhan energi dalam negeri akan jauh lebih diprioritaskan demi kelancaran pembangunan," kata Erick seperti pernyataan yang disampaikan melalui humas Kementerian BUMN, Selasa, 4 Januari 2021.

Sebelumnya kebijakan larangan batu bara keluar setelah PLN melaporkan rendahnya pasokan komoditas pada akhir tahun. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga mencatat capaian domestic market obligation (DMO) batu bara untuk pasokan dalam negeri tak mencapai target.

Penyerapan batu bara dalam negeri hingga awal Desember pun baru menyentuh 121,3 juta ton atau sekitar 88,2 persen dari target DMO. Ini diduga terjadi akibat pemasok batu bara mengutamakan pasar ekspor saat harga acuan batu bara meningkat.

Erick menyebut pemerintah perlu mengatasi permasalahan suplai batu bara dan LNG sebagai sumber energi dalam mendukung pasokan listrik nasional jangka panjang. Selain menjaga pasokan bahan baku, Erick berujar, perlu ada modernisasi sistem logistik dan infrastruktur.

Dengan begitu, Indonesia sebagai pemilik sumber daya alam terbesar tidak akan mengalami ketidakpastian kebutuhan energi pada masa mendatang.

Pemerintah menggelar rapat mengenai pasokan batu bara pada Senin malam, 3 Januari. Dihadiri Erick Thohir, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Perdagangan Muhammaf Lutfi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kejaksaan Agung, dan BPKP, pertemuan dihelat seusai Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan ihwal prioritas sumber daya untuk pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri ketimbang ekspor.

Sesuai arahan Jokowi, kata Erick, pemerintah bersepakat akan mulai menggantikan batu bara dengan energi baru terbarukan.

"Maka kami juga telah menyiapkan road map pengembangan ekonomi hijau dan transisi energi serta renewable energy sehingga kita segera memiliki energi baru terbarukan," kata Erick Thohir.

Dalam rapat bersama, dipaparkan pula data Kementerian ESDM tentang arget produksi batu bara pada 2022. Target pada tahun ini akan lebih tinggi dibandingkan tahun lalu.

Proyeksi target produksi 2022, Erick menuturkan, berkisar 637 juta hingga 664 juta ton. Sedangkan target produksi batu bara 2021 mencapai 625 juta ton.

Sementara itu, kebutuhan batu bara dalam negeri diprediksi juga meningkat pada 2022 menjadi 190 juta ton. Angka tersebut naik dibandingkan kuota DMO batu bara yang sebesar 137,5 juta ton.

Data dari Kementerian ESDM juga menunjukkan bahwa fenomena alam, seperti badai La Nina yang menerjang Pulau Kalimantan pada November lalu, meningkatkan curah hujan tinggi.

Ini menyebabkan realisasi produksi batu bara hingga awal Desember hanya mencapai 560 juta ton atau sekitar 89,6 persen dari target.

Dalam rapat bersama disepakati bahwa Menteri ESDM akan mengeluarkan perubahan DMO batu bara yang bisa dievaluasi setiap bulan. Pemasok yang tidak menepati poin-poin sesuai kontrak akan diberikan penalti tinggi, bahkan terancam izinnya dicabut.

sumber tempo