RIAUBOOK.COM - Nyaris seluruh tokoh politik setuju mengedepankan calon pemimpin bangsa yang benar-benar mampu untuk menyatukan kembali keretakan besar yang terjadi akibat politik identitas sebelumnya.

Pelaku-pelaku politik identitas dianggap tidak layak diusung menjadi pemimpin bangsa yang memiliki keragaman budaya dan agama.

Juga diyakini, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digagas oleh Partai Golkar, PAN, dan PPP dibentuk untuk menghindari perpecahan yang mungkin terjadi di tengah masyarakat Indonesia pada Pilpres 2024. Dengan tujuan itu KIB diprediksi tidak akan mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden yang melekat dengan politik identitas.

Koordinator Survei Nasional Panel Survei Indonesia Permadi Yuswiryanto memprediksi KIB tidak akan mengusung bakal calon presiden dan wakil presiden yang pernah menggunakan politik identitas, meskipun namanya bisa dibilang populer.

"Saya yakin KIB tidak akan mengusung capres nama-nama populer yang pernah menggunakan politik identitas penyebab pembelahan sosial," kata Permadi saat dihubungi di Jakarta, Kamis, 2 Juni 2022.

Permadi mengakui meskipun sosok tersebut mempunyai elektabilitas yang bagus, namun melekat dengan politik indentitas dikhawatirkan bakal memberikan pembelahan sosial di masyarakat.

Sebab isu etnis dan agama adalah dua hal yang selalu masuk di dalam agenda politik identitas. Pasalnya kondisi masyarakat Indonesia di mana suasana primordialisme dan sektarianisme masih cukup kuat.

Oleh karena itu ia memandang, KIB akan melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap para pemilihnya. Misalnya dengan mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden, dengan mengedepankan gagasan.

"Saya yakin KIB sudah melakukan langkah-langkah antisipasi guna mencegah terjadinya pembelahan sosial tersebut," tegas Permadi.

Sebelumnya Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar Meutya Hafid menyatakan, bahwa pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) oleh Partai Golkar, PAN, dan PPP adalah untuk menghindari perpecahan yang mungkin terjadi di tengah masyarakat Indonesia pada Pilpres 2024.

Menurut Meutya perpecahan di antara anak bangsa tersebut dimungkinkan jika kembali muncul hanya dua calon presiden saja yang di pemilihan presiden nanti. Sekarang ini KIB sudah bisa dikatakan telah mengantongi tiket untuk mencalonkan presiden lantaran kursi yang dimiliki ketiga partai ini sudah melebihi ambang batas presidential threshold.

Diketahui Golkar memiliki kursi 12,31 persen jumlah kursi, PAN 6.84 persen jumlah kursi dan PPP dengan 4,53 persen jumlah kursi. Total kursi yang dimiliki KIB sebesar 23,67 persen jauh di atas ambang batas presidential threshold sebesar 20 persen kursi DPR.

"Ini menunjukkan KIB sudah mampu untuk mengusung pasangan capres dan cawapres sendiri," kata Meutya, Selasa, 1 Juni 2022.

Sumber Medcom