"BISA jadi demokrasi menjadi mimpi buruk dalam sistem pemerintahan".

Ungkapan Filsuf Yunani (Plato) itu megacu pada situasi demokrasi diera sekarang.

Pertama; demokrasi bisa mengarah pada gerombolan 'mafia' pemuas hasrat sesaat. Kedua;demokrasi yang dikuasai pandir yang hanya pintar beretorika. Dan ketiga; demokrasi mengarah pada intrik pertikaian.

"Jika demokrasi sudah mengarah pada anarki, maka dibutuhkan pemimpin tangguh yang cinta kebenaran dan mampu menegakkan keadilan".

Kalimat Plato 2.500 tahun lalu itu menurut Menko Politik Hukum dan HAM (Polhukam) Mahfud MD menjadi gambaran situasi bagi bangsa dan negara saat ini.

"Tahun 2024 Pak Jokowi sudah dipastikan tidak lagi maju, maka pemimpin yang muncul itu harus pemimpin yang bisa menyatukan, menjaga keseimbangan dan merekatkan agar negara bisa maju," kata Mahfud dalam diskusi yang ditayangkan dalam kanal Youtube, Kamis (25/8/2022).

Dia mengungkap perpecahan masyarakat sudah pada tahap yang membahayakan, bahkan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga dan institusi-institusi hukum pun begitu krisis, berada pada titik yang sangat mengkhawatirkan.

"Seperti sekarang yang sangat mengerikan, kata Mahfud.

Maka lapisan pertama terpenting untuk mempertahankan negara menurut Mahfud adalah; harus muncul pemimpin yang benar-benar memahami persoalan bangsa.

Yang kedua atau lapisan keduanya, demikian Mahfud, adalah masalah korupsi yang saat ini sudah masuk kategori sangat membahayakan.

"Untuk memberantas korupsi dibutuhkan orang atau sosok yang kuat. kita lihat saat ini korupsi tidak terkendali.

Mau menyalahkan siapa, disetiap sektornya, pengadilannya begitu, parlemennya begitu, dan di birokrasi pemerintahnya juga begitu bahkan pengusahannya juga begitu," kata Mahfud.

Dia menjelaskan, saat ini semuanya bekerja dengan cara-cara seperti itu, kepentingan pribadi di atas segala-galanya, mengalahkan kepentingan masyarakat yang sepantasnya dijunjung negara demokrasi.

Makanya kemudian menurut Mahfud, Indonesia butuh satu terobosan khususnya pada pemilihan sosok pemimpin yang harus tepat dan cakap.

"Kalau teoriklasiknya, kalau sudah begitu (situasi negara membahyakan) seperti di Amerika Latin itu akan muncul kudeta," kata Mahfud.

Menurut dia, sejumlah negara-negara di Amerika Latin atau bahkan negara-negara tetangga seperti Thailand dan Myanmar, memiliki tradisi sama saat ancaman besar datang merusak sistem negara.

"Selalu begitu, ini negara mau hancur saya ambil. Sama seperti juga Myanmar dan Thailand," kata Mahfud.

Plato sekitar 2.500 tahun lalu menggambarkan situasi negara demokrasi akan menghadapi persoalan yang sama, yakni kemerdekaan yang mengarah pada anarkisme.

Kalau demokrasi itu sudah menjadi anarki maka menurut Mahfud harus muncul 'strong leader', pemimpin yang kuat yang mampu membabat semua masalah.

"Pohonnya babat saja semua dahulu dari pada negara yang hancur," demikian Mafud.

Kriteria Adhirajasa

Pemimpin yang kuat atau 'strong leader' dalam bahasa sangsekerta disebut 'adhirajasa'. Sosok yang mampu mengatasi berbagai persoalan bangsa.

Kriteria pemimpin 'adhirajasa' adalah orang yang tegak lurus pada aturan yang berlaku, dan menyesuaikan tindakan dengan apa yang dia ucapkan.

Untuk dapat tegak lurus pada aturan negara, maka pemimpin 'adhirajasa' sepantasnya tidak lahir dari partai politik, dan tidak muncul dari jabatan politik termasuk bukan seorang kepala daerah.

Seorang 'strong leader' menurut Plato juga harus bersih dari masalah hukum, tidak terkontaminasi dengan problem masa lalu.

Politik identitas Pilpres 2019 dan Pilkada DKI 2017 adalah sumber perpecahan bangsa yang harus direkatkan kembali. Tugas itu hanya bisa dilakukan seorang pemimpin 'adhirajasa' yang tidak berada pada lingkup persoalan itu.

Kriteria lainnya, seorang pemimpin 'adhirajasa' harus memiliki wibawah dan hubungan internasional yang baik mengingat ancaman perang global yang semakin nyata.

So... Siapakan pemimpin 'adhirajasa' bangsa 2024?

Oleh Fazar Muhardi