RIAUBOOK.COM - Setelah konversi dari konvensional ke syariah, Bank Riau Kepri Syariah (BRKS) harus melakukan evaluasi terhadap seluruh jajaran direksi agar tunduk dan patuh pada aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Jadi semuanya harus berjalan sesuai dengan peraturan yang ada tanpa ada satu peraturan pun yang dilanggar," kata Pakar Hukum Ekonomi Universitas Riau, Doktor Hayatul Ismi, SH.MH kepada RiauBook.com di Pekanbaru lewat telekomunikasi, Selasa (30/8/2022).

Untuk peraturan OJK, demikian Ismi, tentu menjadi hal yang wajib dilakukan BRK sebelum konversi ke bank syariah, termasuk standar keryawan dan standar direksi.

"Setahu saya terkait dengan adanya perubahan dari bank konvensional ke bank syariah itu ada peraturan dari OJK, dan di dalam peraturan OJK itu setahu saya harus disesuaikan dengan peraruran perundang-undangan bank syariah," katanya.

Termasuk menurut dia, anggaran dasarnya harus sesuai dengan bank syariah, termasuk direksinya juga harus sesuai dengan peraturan direksi bank syariah.

"Semua intinya harus menyesuaikan dengan undang-undang bank syariah, dan ketika semua sudah terpenuhi persyaratan itu, maka baru izin bank syariahnya diterbitkan," katanya.

Ketua OJK Riau Muhammad Luthfi yang dihubungi terpisah mengatakan, terkait konversi BRK ke BRK Syariah ada dua hal yanh dilakukan OJK, yaitu kelembagaan dan kepengurusan.

"Semua sudah clear makanya keluar persetujuan OJK tanggal 4 Juli. Untuk detailnya saya tidak bisa kemukakan di sini," kata Luthfi lewat pesan elektronik.

Luthfi tidak menjelaskan terkait aturan direksi ketika perbankan tersebut beralih dari konvensional ke syariah.

Namun Doktor Hayatul Ismi mengungkap aturan OJK harusnya sesuai dengan perundang-undangan bank syariah dan juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah terkait BUMD.

Kalau direksi lama memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang bank syariah, maka menurut Ismi boleh saja melanjutkan kepemimpinannya tanpa harus ada SK baru, dengan catatan tetap turut patuh pada PP Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD.

"Kalau menurut pandangan saya harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada, jika direksi tidak memenuhi PP 54 tahun 2017 maka harus dievaluasi, termasuk masalah batasan umur," katanya.

Jadi ketika anggaran dasar tersebut berubah, demikian Ismi, maka segala bentuk aturan perusahaan juga harus menyesuaikan termasuk terkait batasan umur direksi dimana ketika BRK telah disetujui menjadi bank syariah, maka usia direksi ketika konversi tidak boleh lebih 55 tahun.

"Jadi yang usianya sudah melampui, maka patut dievaluasi," katanya.

Untuk diketahui, PP Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD pada poin ke-4 menyebut batasan umur maksimal seorang direksi pada saat awal seleksi adalah 55 tahun dan tidak pernah bekerja pada perusahaan bermasalah atau pailit.

"Jadi ketika konversi menjadi bank syariah, persyaratan tersebut juga harus terpenuhi, atau dilakukan evaluasi," kata Ismi.

Hasil penelusuran, saat ini terdapat sejumlah nama direksi BRKS yang telah melampaui batasan umum 55 tahun, seperti Dirut Andi Buchari yang diketahui lahir di Jakarta pada 31 Agustus 1966.

Dengan demikian, pada 31 Agustus 2022 yang tinggal hitungan jam, umur Andi Buchari telah menginjak 56 tahun.

Begitu juga dengan Direktur Dana dan Jasa M.A. Suharto yang dilaporkan telah memasuki usia sama yakni 56 tahun.

Patut diketahui, saat ini selain Andi Buchari dan MA Suharto, terdapat sejumlah nama direksi lainnya di BRKS, mereka adalah Direktur Operasional Said Syamsuri, Direktur Kredit dan Syariah Tengkoe Irawan, kemudian Fajar Restu Febriansyah sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko.

Kemudian terdapat tiga komisaris, mereka adalah Syahrial Abdi sebagai Komisaris Utama, serta Roy Prakoso dan Rita Anugerah sebagai komisaris independen. (fzr)