KERANGKA hukum Indonesia terkait tanah dan perkebunan merupakan percampuran kompleks yang tidak hanya terdiri dari beberapa undang-undang pokok seperti UU Pokok Agraria tahun 1960, UU Penataan Ruang tahun 2007, dan UU Perkebunan tahun 2014.

"Tetapi juga serangkaian undang-undang tambahan, instruksi presiden, peraturan menteri, dan peraturan pelaksanaan," demikian dikutip dari buku 'Kehampaan Hak' Masyarakat versus Perusahaan Perkebunan Sawit di Indonesia.

Profesor Ward Berenschot, Penulis dan Peneliti Senior KITLV Leiden dalam buku tersebut mengungkap, hubungan dan hirarki antara undang-undang pokok tersebut dan berbagai jenis peraturan lainnya sangatlah tidak jelas sehingga menimbulkan ambiguitas dan kebingungan.

Saat Lindsey menganalisis situasi ini; "Operasi hierarkinya tidaklah jelas, diperselisihkan, dan sangat bermasalah".

Dalam buku tersebut, Profesor Ward Berenschot mengungkap, tambal sulam hukum dan peraturan yang membingungkan ini menciptakan arena berburu untuk praktik yang disebut 'hukum lewat pintu belakang' atau 'backdooring of laws'.

Dimana sifat tata kelola tanah yang berlapis-lapis memungkinkan elite ekonomi yang kuat dan terkoneksi dengan baik mampu menghindari kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

"Mereka melakukannya dengan cara melobi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau peraturan pelaksana untuk mengelak dari kewajiban-kewajiban tersebut," tulis Profesor Ward Berenschot.

Manfaat praktis dan politik dari pintu belakang ini menurutnya sebagian terletak pada ketersembunyian.

"Hukum lewat pintu belakang ini yang sangat merugikan masyarakat adat di pedesaan, hingga terciptanya kehampaan hak," katanya.

Untuk diketahui, hingga Februari 2020, pengakuan formal atas hutan adat masih terbatas pada 65 komunitas adat dan hanya mencakup area yang sangat kecil, yaitu 35.150 hektare.

LSM AMAN mempemperkirakan terdapat sekitar 40 juta hektare hutan adat di Indonesia, namun hingga November 2022 negara baru mengakui 148.488 haktare.

Menurut laporan investigasi dari tahun 2021, menemukan bahwa wilayah seluas 3,2 juta hektare atau hampir seluas Belgia, atau setara dengan 19 persen dari seluruh perkebunan ditanami kelapa sawit secara ilegal di dalam kawasan hutan.

"Setidaknya 600 perusahan atau hampir sepertiga dari seluruh perusahaan kelapa sawit di Indonesia memiliki perkebunan sawit ilegal," kata dia. (fzr)

Bersambung.....