RIAUBOOK.COM - Ratusan masyarakat Senama Nenek, Kabupaten Kampar, Riau meminta pengembalian lahan sawit mereka. Diperkirakan jumlah lahan tersebut mencapai ribuan hektar terletak di Desa Senama Nenek.

Kuasa hukum masyarakat dari tim Tapak Riau, Suroto, SH telah melakukan pendampingan terhadap masyarakat agar dapat memperjuangkan apa yang menjadi keinginan kliennya.

Kebun yang seharusnya menjadi hak setiap kepala keluarga, malah dikelola oleh Koperasi Nenek Eno Senama Nenek (KNES), tanpa persetujuan warga.

"Bahwa konflik itu berawal pada Desember 2019, lahan diberikan kepada warga oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang, lengkap dengan sertifikat hak milik (SHM)," ungkap Suroto dalam keterangan tertulisnya diterima media baru-baru ini.

Suroto menambahkan, lahan seluas ribuan hektar tersebut dikelola dan dipanen oleh KNES yang diduga bekerja sama dengan PTPN V.

"Warga Desa Senama Nenek tidak pernah memberikan kuasa atau mendaftar sebagai anggota KNES, namun kebun mereka dikelola oleh koperasi tersebut,"ungkap Suroto.

Selama pengelolaan oleh KNES, hasil panen kebun sawit seharusnya menghasilkan sekitar Rp17,6 miliar per bulan dari lahan seluas 2.100 hektar, namun tiga tahun terakhir ini, warga menerima dana bagi hasil yang menurutnya sangat kecil.

Ia mengatakan, warga telah melaporkan dugaan ketidaktransparan itu melalui Ninik Mamak Datuk Bandaharo, kepada Pemerintah Kabupaten Kampar, Dinas Koperasi, serta berbagai pihak, namun belum ada respon yang positif bagi masyarakat.

Masyarakat mencoba melakukan panen pada akhir 2023 secara mandiri, karena uang bagi hasil yang diterima terlalu kecil, Rp900.000 perbulan perkapling.

Seharusnya warga mendapatkan Rp4 juta hingga Rp4,5 juta per bulan. Kini upaya pemanenan mandiri tidak bisa dilakukan oleh beberapa hambatan yang dialami warga.

Terkait situasi yang dialami warga, mereka menolak secara tegas perpanjang kontrak antara KNES dan PTPN V yang berakhir pada Desember 2024.

"Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, warga mengancam akan melakukan unjuk rasa besar-besaran dan melaporkan kasus ini ke Mabes Polri dan Polda Riau,"tegas Suroto.
(Rls/tim/rb).