RIAUBOOK.COM - Pemerintah Provinsi Riau kembali menunjukkan keseriusan mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak.

Pasalnya, dalam beberapa tahun terakhir, target yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau selalu meleset. Bahkan, pada tahun 2024 lalu, Bapenda mengalami penurunan. Stagnasi pendapatan jumlahnya fantastis, yaitu Rp1,5 Triliun.

Gubernur Riau, Abdul Wahid, kembali turun tangan dengan mendatangi Kantor Bapenda Riau pada Rabu (20/3). Ia menekankan kepada seluruh pegawai dan pejabat Bapenda untuk bekerja ekstra keras demi mencapai target PAD.

"Saya hari ini ke Bapenda lagi, kemarin sudah berdiskusi apa yang harus kita lakukan langkah dalam rangka memaksimalkan pendapatan asli daerah, terutama dari sisi pajak kendaraan bermotor, yang kedua air permukaan," tegas Gubri Abdul Wahid, usai memimpin rapat di Kantor Bappenda Riau, Rabu (20/3).

Gubri Wahid tidak mau lagi mendengar alasan-alasan klise, ia ingin butuh aksi nyata, bukan sekadar laporan di atas kertas. Sehingga, pajak-pajak yang belum tertagih dimaksimalkan lagi.

"Kita harus berinovasi! Cari cara-cara baru untuk meningkatkan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor dan air permukaan. Ini dua sektor yang masih bisa kita gali potensinya," ujar Abdul Wahid.

"Saya mengusulkan ada inovasi salah satunya door to door, kapan perlu buka posko masjid-masjid dibuka setiap Jumat, atau di kantor-kantor desa siapa yang mau bayar pajak ada ada petugasnya dan diumumkan harinya dan jelas, ada pendekatan dengan masyarakat. Saya tidak mau lagi dengar ada kata-kata mau bayar pajak saja susah," Abdul Wahid kembali menegaskan.

Dalam kunjungan tersebut, Abdul Wahid juga menyempatkan diri untuk meninjau langsung pelayanan pembayaran pajak di Samsat Simpang Tiga. Hasilnya? pelayanannya masih jauh dari harapan. Pelayanan Bank daerah yang bekerja sama Pemprov Riau juga perlu berbenah.

Ia juga menyoroti ketergantungan pada pajak kendaraan baru yang menurutnya sangat bergantung pada kondisi ekonomi. Keluhan warga yang kesulitan membayar pajak karena tidak membawa KTP juga tak luput dari perhatian Abdul Wahid.

"Tadi kendalanya ada masyarakat tidak bawa KTP. Ini zaman digital, petugas harus bisa cek data warga secara online!," ujarnya.

Abdul Wahid kemudian melontarkan ide-ide "brilian" seperti pelayanan door to door dan pembukaan posko pembayaran pajak di masjid-masjid dan kantor desa. "Kita harus jemput bola. Jangan cuma duduk manis di kantor menunggu wajib pajak datang," cetusnya.

Dikatakan Abdul Wahid, bahwa selama ini, masyarakat mungkin enggan membayar pajak karena kurang informasi, pelayanan yang rumit, atau jarak yang terlalu jauh. "Kita harus ubah itu! Saya ingin pelayanan yang lebih dekat dan ramah kepada masyarakat," pungkas Abdul Wahid.(MCR).