RIAUBOOK.COM - Ada saat-saat dalam pemerintahan ketika seorang pemimpin harus memilih antara disukai atau melakukan hal yang benar, dan kebijakan Plt Gubernur Riau SF Haryanto terkait penyesuaian TPP ASN adalah contoh klasik dari pilihan sulit itu: tidak populer di permukaan, tetapi rasional, bertanggung jawab, dan berorientasi jangka panjang.

Kita sering lupa bahwa pemerintahan bukanlah panggung hiburan di mana setiap keputusan harus mendapatkan tepuk tangan. Pemerintahan adalah ruang pengelolaan risiko. Anggaran publik adalah organ vital; menyentuhnya perlu ketelitian, keberanian, dan kesediaan menanggung kesalahpahaman.

Pemotongan atau penyesuaian belanja bukanlah tindakan yang menggampangkan masalah, tetapi justru sebaliknya. Kebijakan ini adalah upaya mengarahkan kapal besar bernama birokrasi menuju efisiensi, ketahanan fiskal, dan kemampuan adaptasi menghadapi tekanan ekonomi yang semakin dinamis. Dan di titik inilah kebijakan SF Haryanto berdiri secara benar.

Namun ada alasan yang lebih teknis, lebih fundamental, dan lebih bersifat kewajiban konstitusional yang kerap tidak muncul di permukaan wacana. Penyesuaian TPP ini tidak lahir dari kehendak sepihak seorang pejabat, melainkan dari mandat hukum nasional, terutama Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Dalam UU ini — yang kemudian dijabarkan ulang dalam aturan teknis dan Permendagri — pemerintah daerah wajib mengendalikan belanja pegawai agar tidak melebihi 30% dari total APBD.

Ini adalah persyaratan mandatory. Batas 30% itu didesain agar daerah tidak terjebak dalam pola belanja tidak sehat yang terlalu berat pada pegawai dan terlalu sedikit pada masyarakat luas. Pemerintah pusat memberi waktu bertahap hingga tahun 2027 agar seluruh daerah mencapainya, karena rata-rata nasional bahkan masih di atas 37% pada 2022.

Artinya, peringatan ini bukan masalah Riau semata, tetapi kecenderungan nasional yang harus dibenahi oleh semua kepala daerah, termasuk Riau.

Dalam konteks ini, keputusan SF Haryanto bukan tindakan suka-suka, melainkan kewajiban administratif dan taat aturan perundang-undangan.

Dan Plt Gubernur Riau ini menjelaskan secara gamblang empat alasan inti:

1. Belanja pegawai Riau telah melewati ambang batas 30% APBD, sebuah pelanggaran terhadap batas maksimal yang ditetapkan Permendagri melalui mandat UU HKPD. Tidak bisa melebihi (>30%). Ini adalah garis merah (batas) regulasi yang tidak dapat dinegosiasikan.

2. Pendapatan daerah turun, baik dari PAD maupun transfer keuangan pusat. Artinya, belanja pegawai terus naik tetapi pendapatan untuk menutupinya justru menurun. Situasi seperti ini adalah definisi textbook dari ketidakseimbangan fiskal.

3. Penyesuaian ini dibatasi hanya tiga bulan: Oktober, November, Desember. Beliau dengan jelas menyampaikan bahwa masa koreksi ini bukan permanen, bukan tanpa akhir, tetapi terkendali dan berjangka pendek. Tiga bulan untuk menyeimbangkan struktur hingga masuk tahun anggaran selanjutnya.

4. Target 2026 adalah memaksimalkan pendapatan daerah agar TPP bisa kembali seperti semula. Artinya ada roadmap fiskal dan komitmen pemulihan, bukan tindakan sepihak tanpa rencana.

Dan inilah konteks besar yang sering hilang dalam perdebatan publik dan kritik yang dilayangkan kepada SF Haryanto, bahwa pembatasan belanja pegawai ini bertujuan untuk melindungi pelayanan publik, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur, agar tidak tergerus habis oleh pembengkakan belanja rutin. Negara-negara yang sehat secara fiskal selalu menjaga belanja langsung ke masyarakat agar tidak tertutupi oleh beban operasional yang tak terkendali.

Dalam sejarah pemerintahan global menunjukkan pola yang berulang, bahwa pemotongan anggaran hampir selalu memicu kegaduhan, tetapi tidak jarang menjadi fondasi keberhasilan di tahun-tahun berikutnya.

Seperti Swedia pada tahun 1990-an. Perdana Menteri Swedia kala itu, Carl Bildt, bersama tim ekonomi nasional Swedia pernah mengalami krisis fiskal besar yang memaksa pemerintah melakukan pemangkasan belanja publik. Reaksi awalnya sangat keras, berupa kritik, demo, dan tudingan bahwa pemerintah tidak pro-rakyat. Tetapi beberapa tahun kemudian, kebijakan itu justru dipuji sebagai tonggak reformasi yang membawa Swedia menjadi salah satu negara paling stabil secara fiskal di dunia.

Kemudian, Kanada pada tahun 1994–1998. Perdana Menteri Jean Chrétien menyadari bahwa Kanada tengah terancam krisis utang. Ia kemudian mengambil langkah pemotongan dan restrukturisasi anggaran besar-besaran. Banyak yang menolak; banyak pula yang menuduh pemerintah telah merusak kenyamanan publik. Namun lima tahun kemudian, Kanada berubah menjadi salah satu contoh terbaik disiplin fiskal modern.

Lalu Irlandia pasca-krisis 2008. Pemerintah Irlandia memotong anggaran, gaji pegawai, dan berbagai tunjangan negara. Reaksinya? Hampir seluruh opini publik menolak. Tetapi reformasi tersebut pada akhirnya membantu memulihkan ekonomi Irlandia jauh lebih cepat dibandingkan banyak negara Eropa lainnya.

Dari ketiga contoh di atas kita bisa melihat bahwa ketika masa sulit datang, keputusan yang tidak populer sering kali justru yang bisa menyelamatkan negara; bahwa pemangkasan yang tidak populer bisa menjadi dasar kemakmuran jangka panjang; dan bahwa kebijakan yang terasa keras kadang adalah satu-satunya jalan keluar dari masalah yang tidak terlihat oleh publik.

Dan contoh-contoh itu menunjukkan bahwa popularitas bukan indikator kebenaran kebijakan.

Mengapa Kebijakan SF Haryanto Pantas Dipandang Positif

Pertama, keputusan ini memperlihatkan keberanian untuk mendisiplinkan anggaran dalam kondisi ekonomi yang tidak selalu ramah. Banyak pemimpin akan memilih diam, membiarkan pembengkakan terjadi, dan membungkus diri dalam kenyamanan citra positif. Tetapi menjaga anggaran agar tetap sehat membutuhkan pemimpin yang siap menerima ketidaknyamanan jangka pendek demi stabilitas jangka panjang.

Kedua, penyesuaian TPP ASN bukan berarti mengabaikan kesejahteraan aparatur. Justru kebijakan ini mencerminkan kesadaran bahwa anggaran pemerintahan harus fleksibel, bisa menyesuaikan prioritas, menata ulang pos belanja, dan memastikan struktur fiskal tetap kuat. Pemimpin yang mampu menahan diri dari keputusan populis adalah pemimpin yang memahami risiko masa depan.

Ketiga, langkah ini menyampaikan pesan penting bahwa pemerintah ingin membangun birokrasi yang lebih ramping, efisien, dan berorientasi kinerja, bukan sekadar besar di atas kertas. Keberanian menata ulang struktur belanja adalah fondasi reformasi birokrasi.

Berdasarkan penjelasan resmi yang disampaikan Plt Gubernur Riau, SF Haryanto di atas, jelas bahwa penyesuaian TPP ini juga menjadi langkah penyelamatan fiskal yang mematuhi perintah UU HKPD. Ini bukan sekadar pilihan teknokratik, tetapi bentuk kepatuhan struktural terhadap tata kelola keuangan yang lebih sehat dan sejalan dengan regulasi nasional.

Sifat paling langka dari seorang pemimpin adalah kesediaan untuk mengatakan, "Saya tahu ini tidak populer, tetapi ini yang benar." Di saat banyak pejabat memilih posisi aman, SF Haryanto justru mengambil posisi yang sulit.

Di dunia politik modern, sikap inilah yang disebut sebagai integritas. Dan seperti yang ditunjukkan sejarah, keputusan yang sulit hari ini sering kali menjadi pijakan yang membuat daerah lebih kuat di hari esok.