RiauBook - Politisi Partai Hanura, Erik Satrya Wardhana mengatakan, Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla membutuhkan institusionalisasi visi misi yang dikenal dengan Nawacita. Hal itu guna Nawacita beserta turunannya (program dan kebijakan) bisa terimplementasi di dalam sistem bernegara dan pemerinrahan yang bagus.

Kebutuhan tersebut, menurut Erik, hanya bisa dilakukan secara efektif bila konsolidasi politik didukung oleh seluruh atau setidaknya sebagian besar parpol. Dalam konteks itulah, kata Erik, diperlukan reshuffle kabinet.

Pasalnya, Reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden dalam memilih pembantunya sebagai Menteri.

Hal itu diungkapkan dalam menanggapi tema diskusi yang bertajuk 'Membaca Arah dan Latar Belakang Reshuffle Pemerintahan Jokowi' di Café Pempe Kita, Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 43, Jakarta Selatan, Kamis (4/2/2016).

Menurut mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini, setidaknya ada dua faktor yang melatarbelakangi kebutuhan reshuffle tersebut. Pertama, kata Erik, dikarenakan faktor politik.

"Ada ekses pilpres, terbelahnya parlemem menjadi 2 Kelompok. Ini bertentangan dengan paham integralisme yang menjiwai pembentukan NKRI. Tidak ada mekanisme konstitusional yang bisa mengkoreksi ekses pilpres itu. Akibatnya proses pemerintahan menjadi tidak efektif", terang Erik.

Dia mencontohkan soal problem ekonomi. Erik bercerita, jika para ahli (pengamat) mengatakan bahwa arah kebijakan ekonomi pemerintah tidak jelas, Erik menilai itu lebih dikarenakan Nawacita belum bisa terinstitusionalisasi dengan baik.

"Mungkin saja visi misi atau nawacita tidak bisa terinstisionalisasi dengan baik. Sayangnya visi misi ini masuk melalui proses politik, harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Kalau platfomnya tak bisa terinstitusionalisasi maka implementasi terhambat beserta dengan turunannya. Kalau ada yang bilang arah ekonomi jokowi tak jelas ini lantaran nawa cita belum bisa terinstitusionalisasi dengan baik," jelasnya.

Dia menambahkan, jalan keluarnya adalah pemerintahan Jokowi-JK harus melakukan konsolidasi, menyatukan kembali parpol termasuk partai diluar pendukung pilpres. Mengakomodasi mereka dalam pemerintahan. Ini kebutuhan objektif, bukan transaksi Politik. Hal itu dinilai penting agar proses kebijakan dapat berjalan dengan baik karena partai yang semula tidak mendukung menjadi mendukung pemerintah.

"Itulah yang melatarbelakangi kebutuhan reshuffle itu perlu, menurut saya," pungkas Erik. Ojin

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau