RIAUBOOK.COM - Kabar baik bagi aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) dan Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu). Pemerintah Kabupaten di dua daerah tersebut dipastikan telah menuntaskan pembayaran gaji ke-13 yang sebelumnya sempat mengalami keterlambatan akibat tekanan fiskal.

Kepastian itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, Jumat (31/7/2026). Ia memastikan seluruh hak ASN terkait gaji ke-13 kini telah disalurkan sepenuhnya.

"Alhamdulillah, pembayaran gaji ke-13 di Rokan Hilir dan Indragiri Hulu sudah selesai. Semuanya sudah lunas," ujar SF Hariyanto.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Riau terus melakukan pemantauan terhadap kondisi keuangan pemerintah kabupaten dan kota, terutama terkait pemenuhan hak-hak ASN. Langkah koordinasi juga terus dilakukan untuk membantu daerah yang masih menghadapi keterbatasan fiskal.

SF menegaskan, Pemprov Riau berkomitmen mendampingi pemerintah daerah agar persoalan keterlambatan pembayaran hak pegawai dapat segera diselesaikan.

"Kami terus berkoordinasi dan membantu daerah yang masih mengalami kendala. Kami memantau daerah mana saja yang belum menyelesaikan kewajibannya agar bisa segera ditindaklanjuti bersama pemerintah pusat," katanya.

Ia juga mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar menjadikan pembayaran gaji, gaji ke-13, maupun berbagai tunjangan ASN sebagai prioritas utama dalam pengelolaan anggaran daerah.

"Hak pegawai harus menjadi prioritas. Karena itu kami terus mendorong seluruh pemerintah daerah agar memperjuangkan pembayaran gaji dan tunjangan ASN sesuai ketentuan," tegasnya.

Sebelumnya, SF Hariyanto mengungkapkan kondisi fiskal yang dihadapi pemerintah daerah di Riau masih cukup berat. Dalam Sarasehan Kebangsaan MPR RI pada 20 Juli 2026, ia menjelaskan bahwa penurunan Transfer ke Daerah (TKDD) serta masih tertundanya penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat menjadi tantangan besar bagi keuangan daerah.

Ia menyebut, alokasi TKDD untuk Provinsi Riau mengalami penurunan dari sekitar Rp4 triliun pada 2025 menjadi sekitar Rp2,8 triliun pada 2026. Di sisi lain, masih terdapat kekurangan penyaluran DBH sejak 2024 yang nilainya mencapai sekitar Rp4,2 triliun, terdiri dari sekitar Rp713 miliar untuk Pemerintah Provinsi Riau dan sekitar Rp3,5 triliun untuk pemerintah kabupaten/kota.

Kondisi tersebut sempat memengaruhi kemampuan sejumlah daerah dalam memenuhi kewajiban belanja pegawai, termasuk pembayaran gaji ke-13 dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Namun, dengan rampungnya pembayaran gaji ke-13 di Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Indragiri Hulu, beban tersebut mulai teratasi. (Sumber: Suaraaktual)