Riau Book - Koordinator Centre for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi mengaku prihatin atas menurunya anggaran yang diperuntukan untuk penanganan tindak pidana korupsi di tahun 2016. Hal itu dinilai tak sejalan dengan keinginan negara Imdoneaia bebas korupsi.

"Melihat anggaran pemberantasan korupsi untuk 3 instansi KPK, POLRI dan Kejaksanaan pada tahun 2016 sangat menggelisahkan. Bagaimana tidak gelisah, alokasi ketiga instansi tersebut hanya sebesar Rp. 396,5 Miliar untuk mengungkapkan 3.891 kasus korupsi yang harus dibongkar," ujar Uchok Sky Khadafi di Gedung DPR, Selasa (9/2/2016).

Uchok menjelaskan, bahwa dari tahun 2015 ke 2016, ada penurunan yang sangat tajam alokasi anggaran untuk pemberantasan korupsi di lembaga penegak hukum.

"Pada tahun 2016 ini, KPK mendapat alokasi anggaran untuk menangkap maling anggaran atau koruptor sebesar Rp. 132,2 juta untuk satu kasus. Dan alokasi anggaran ini terlalu kecil dibandingkan dengan tahun 2015 alokasi anggaran sebesar Rp. 138,9 juta yang artinya alokasi pada tahun 2016 terjadi menurunan sebesar Rp. 6,6 juta," papar Uchok.

Selanjutnya, pada tahun 2016 ini juga telah terjadi penurunan pada anggaran bagi Polri untuk menangani satu kasus korupsi. Di mana pada tahun 2015 sebesar Rp. 155,5 juta dan pada tahun 2016 menjadi Rp. 32,3 juta. dan penurunan anggaran penyidik Polri sebesar Rp.32.3 juta.

"Sedangkan pada tahun 2016 ini, anggaran kejaksaan untuk menangkap maling uang rakyat atau koruptor sebesar Rp.83.9 juta untuk satu kasus. Sedangkan pada tahun 2015 sebesar Rp.89.6 juta. Dan telah terjadi penurunan sebesar Rp.5.7 juta," tambahnya.

Dari gambaran di atas, Uchok melihat ada gejala yang terlihat ada pelemahan khususnya di KPK. "Apalagi langkah langkah pelemahan atas KPK sangat sistimatis, mulai seperti penyidik andalan KPK, Novel Bawesdan dikriminalisasi, dan mau diusir dari KPK. Dan belum puas dgn Novel Bawesdan, saat ini fokus pada "mencabut" atau mengurangi kewenangan KPK agar dapat dilumpuhkan atau hukum bisa ditundukkan dengan intervensi politik atas pidana korupsi," ujar Uchok menyesalkan.

"Dan juga menyesalkan hal ini kepada DPR lantaran secara diam-diam melakukan pemotongan atau persetujuan atas penurunan alokasi anggaran agar terjadi pelemahan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi," tambahnya.

Selain itu, CBA pun prihatin bahwasanya Kementerian Keuangan juga dinilai ikut serta melakukan "sabotase" atas persetujuan minimnya atau pengurangan atas anggaran untuk penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi. Ojin

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau