Riau Book -Empat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkalis periode 2009-2014, yakni Purboyo, Hidayat Tagor, Rismayeni dan Muhammad Tarmizi, diadili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Rabu (10/2/2016).

Mereka semua merupakan terdakwa dugaan korupsi bantuan sosial (Bansos) Kabupaten Bengkalis bernilai Rp272 miliar. Penyelewengan itu dilakukan dengan pengajuan serta pencairan proposal.

Dalam dakwaanya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Reza Fahlevi menyebutkan, perbuatan korupsi itu dilakukan para terdakwa bersama mantan Ketua DPRD Bengkalis, Jamal Abdillah, mantan Bupati Bengkalis Herliyan Saleh, dan mantan Kabag Keuangan Setdakab Bengkalis Azrafiani Aziz Rauf.

"Para terdakwa bersama dengan anggota DPRD Bengkalis lainnya mencairkan 2.853 proposal pada APBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2012, melalui anggaran dana hibah sebesar Rp272,3 miliar," kata Jaksa Reza.

Menurut Reza kepada majelis hakim yang diketuai Amin Ismanto, pengajuan proposal menggunakan calo. Calo ini bertugas mencarikan calon penerima dana Bansos dari DPRD Bengkalis.

"Proses pencairan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)sebesar Rp 83.595.500.000. Dari jumlah itu, yang diterima oleh kelompok masyarakat adalah sejumlah Rp 52.237.760.000," kata Reza

Sisanya, sebut Reza, menguntungkan diri Jamal Abdillah dan beberapa oknum anggota DPRD Bengkalis lainnya, orang lain yaitu calo dan pengurus kelompok masyarakat senilai Rp 31.357.740.000.

"Jumlah tersebut juga dinikmati oleh 11 orang anggota DPRD Bengkalis periode 2009-2014, sebesar Rp 6.578.500, termasuk di dalamnya 4 orang terdakwa," kata Reza.

"Jamal Abdillah sebesar Rp 2.779.500.000, Hidayat Tagor Rp 133.500.000, Rismayeni Rp 386 juta, Purboyo Rp 752.500.000, Tarmizi Rp 600 juta, Suhendri Asnan Rp 280.500.000, Dani Purba Rp 60 juta, Mira Roza Rp 35 juta, Yudi Rp 25 juta, Heru Wahyudi Rp 15 juta, dan Amril Mukminin Rp10 juta," pungkas JPU Reza Fahlevi.

Menanggapi surat dakwaan tersebut, keempat terdakwa kompak tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan JPU.

Usai persidangan, terdakwa Muhammad Tarmizi melalui Penasehat Hukumnya, Asep Ruhiat menyebut kalau pihaknya tidak keberatan terhadap isi surat dakwaan JPU. Pihaknya hanya keberatan terkait pokok perkara.

"Makanya, kita tidak mengajukan eksepsi. Kita akan buktikan di persidangan terkait pokok perkara," sebut Asep Ruhiat usai persidangan.

Lebih lanjut, Asep menyebut kalau kliennya sangat siap menghadapi proses persidangan ini. "Dari awal, kita berkeyakinan klien kita sudah bekerja sesuai prosedur sesuai dengan Undang Undang Keuangan Negara," jelas Asep.

Follow News :Riau|Kampar|Siak|Pekanbaru|Inhu|Inhil|Bengkalis|Rohil|Meranti|Dumai|Kuansing|Pelalawan|Rohul|Berita Riau