Riau Book - Pangdam I Bukit Barisan, Mayjend TNI Lodewyk Pusung menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau gagal dalam melakukan sosialisasi dan pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Ini disampaikannya mengingat saat ini sebagian wilayah di Provinsi Riau sudah mulai terbakar. Padahal, dirinya mengaku baru 6 bulan lalu datang ke Riau dalam menangani masalah yang sama.

Dirinya akan melaporkan kondisi ini ke Pemerintah Pusat, terutama terhadap kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Riau yang dinilai melempem dan lamban.

"Kalau rakyat yang membakar, berarti sosialisasi gagal dilaksanakan. Sekarang pertanyaannya, sosialisasi itu sampai atau tidak. Jadi tidak salah jika Pusat mengatakan Riau gagal," tegas Lodewyk di hadapan Pelaksana Tugas Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman beserta seluruh Forkopimda Provinsi Riau di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau, Senin (7/3/2016).

Dirinya menyoroti tahun 2016 adalah tahun ke 18 Provinsi Riau terbakar. Ini menandakan Pemerintah Daerah seperti 'melestarikan' karhutla ini sebagai sebuah 'tradisi', karena memang hampir terjadi sepanjang tahun.

Dalam kesempatan itu, Pangdam I Bukit Barisan hadir sebagai pembicara dan perwakilan dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Karhulat di Provinsi Riau. Dirinya mengaku setiap ditanyakan siapa pelaku pembakar lahan, Riau menyalahkan masyarakat.

Pangdam melontarkan kritikan kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kebakaran lahan dan hutan di Riau. Karena yang banyak berperan adalah TNI-Polri. Pada hal keberadaan TNI-Polri bukanlah pembantu, tetapi membantu.

"Saya tanya orang kehutanan mana. Saya tanya berapa anak buah anda di lapangan. Kami ini TNI-polisi sifatnya cuma membantu, bukan pembantu," tegas Pangdam.

Pangdam cukup tegas dan marah dalam memberikan kepada Plt Gubernur Riau dan sejumlah pihak terkait. Karena menurutnya, Riau memang gagal dalam mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan.(RB/yan)