Riau Book - Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Andra Sjafril meminta kepada pihak-pihak terkait untuk melakukan surveilan pencatatan pelaporan penyakit setelah Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman menetapkan status siaga darurat kebakaran lahan dan hutan (karlahut), Senin (7/3/2016).

"Setelah penetapan status siaga darurat oleh bapak Pelaksana Tugas Gubernur Riau, maka jajaran kesehatan tadi sudah saya sampaikan kepada Kepala UPT PKPP SDM KOM untuk membuat surat ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota agar melakukan surveilen, terkait dengan pencatatan pelaporan penyakit yang ada di kabupatennya," ujar Andra Sjafril.

Andra Sjafril menjelaskan pencatatan pelaporan penyakit ini dilakukan khususnya di kabupaten-kabupaten yang terjadi bencana karlahut dan khususnya untuk kabupaten-kabupaten yang saat ini menjadi titik-titik kebakaran. Laporan penyakit ini akan dilakukan tiap harinya.

Untuk bantuan kepada korban karlahut, Dinas Kesehatan menyatakan stok logistik untuk korban bencana apapun selalu ada.

Baca Juga: Semua Tentang Kebakaran Lahan Riau

"Logistik kita tidak melihat apa karena adanya kebakaran lahan dan hutan, atau dikarenakan banjir, atau penyakit-penyakit rutin lainnya. Logistik ini selalu ada untuk obat-obat esensial, terkait dengan obat ispa, obat diare, obat penyakit kulit, iritasi mata, dan sejauh ini kita selalu ada bafer," ujar Andra Sjafril.

Walaupun ada stok persediaan logistik untuk bantuan bencana, Andra Sjafril menuturkan sembari menunggu untuk pengadaan berikutnya, Dinas Kesehatan juga meminta bantuan kepada kementrian jika memang itu diperlukan.

Untuk bantuan karlahut seperti masker, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau mengakui hingga saat ini belum ada pelelangan dan pengadaan, untuk saat ini stok masker jumlahnya masih terbatas.

"Masker kita belum lelang nih, kita belum lelang, belum ada pengadaan, kita ada stok tetapi jumlahnya terbatas," ujar Andra Sjafril.

"Saya tidak tahu jika terkait dengan jumlah. Tetapi yang jelas, yang penting nanti kita menyadarkan masyarakat, dan nantinya ada surat untuk menghimbau kepada masyarakat salah satunya," kata Andra Sjafril.

Dan untuk selanjutnya, Dinas Kesehatan merencanakan peretemuan dengan Plt Gubernur Riau guna menyampaikan perlu tidaknya PTT dibuka.

"Kami sudah mengadakan rapat untuk mengadakan pertemuan, memohon nanti pada waktunya melakukan audiensi dengan pak gubernur yang melibatkan dinas kesehatan, lalu BKD, inspektorat, dan biro hukum untuk menyampaikan perlu tidaknya PTT ini dibuka. Kalau alokasi anggaran di Tahun 2016 ini ada," terang Andra Sjafril. (RB/Irvan)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau