RiauBook - Puluhan pendemo yang menyebut dirinya Gerakan Mahasiswa (Gema) Bengkalis menggelar aksi demo di kantor Kejati Riau, Kamis (19/3/15). Mereka menuntut penyelesaian kasus dugaan korupsi APBD Bengkalis dalam penyertaan modal ke BUMD PT Bumi Laksamana Jaya (BLJ) sebesar Rp 300 miliar.

Dalam aksi unjuk rasa tersebut, sempat terjadi adu mulut antara petugas Kejati Riau dengan mahasiswa, lantaran tidak diperbolehkan masuk menemui Kepala Kejaksaan Tinggi Riau (Kajati) Setia Untung Arimuladi. Bahkan, massa sempat menutup ruas Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru.

Aksi ini sontak mengganggu pengguna jalan yang tengah melintas di sekitar lokasi demo. Massa sempat menolak untuk membuka pemblokiran jalan, jika tidak diperkenankan masuk ke halaman kantor Kejati Riau. 

Meski sempat dilakukan mediasi dan diterima oleh Asisten Intelijen Kejati Riau, M Naim, namum massa tidak menerimanya. Mereka ingin langsung bertemu Kepala Kejati Riau. Setelah sempat merangsek masuk kekawasan kantor, para pengunjuk rasa kemudian ditenangkan oleh aparat kepolisian hingga akhirnya sepuluh orang  perwakilan mereka diterima Setia Untung. 

"Bupati Bengkalis (Herlyan Saleh) sangat patut diduga terlibat dalam penyalahgunaan APBD yang fantastis ini. Dari awal dia menetapkan Perda 27 tahun 2013 sebagai legitimasi agar dana APBD Bengkalis sebesar Rp300 miliar dikucurkan ke BUMD PT BLJ," ujar perwakilan demonstran, Sugianto, saat berdialog dengan Kepala Kejati di Ruang Kasipenkum dan Humas, Mukhzan. 

Kepala Kejati Riau Setia Untung Arimuladi menjelaskan jajarannya tidak menutup mata atas kasus ini. Pihaknya telah menjadikan pidana korupsi sebagai objek yang diutamakan. Khusus kasus PT BLJ, Kejati Riau telah menggelar ekspose di Kejagung dua minggu yang lalu.

"Bukan hari ini saja, tapi sudah sejak jauh-jauh hari sejak saya bertugas di sini Juli 2014. Bahkan dua minggu lalu kami lakukan ekspose gelar perkara ingin lihat persoalan hukum penanganan sampai dimana proses penanganan kasusnya," jelas Untung.

Menurut Untung, penanganan kasus PT BLJ saat ini sedang proses penyempurnaan dakwaan, sebelum diserahkan ke pengadilan. "Saya selalu monitor kalau sudah selesai kita limpahkan ke pengadilan," tegasnya. 

Sementara itu, terkait permintaan demonstran agar Untung mengganti Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis, Mukhlis, ia tidak bisa memenuhinya. Persoalannya, proses mutasi tidak menjadi wewenang Kepala Kejati Riau. 

"Namun hari ini apa yang disampaikan (pengunjuk rasa) akan jadi masukani," kata Untung. (mc)