RiauBook - Sejumlah fraksi di DPRD Riau menyatakan mendukung rancangan peraturan daerah (Ranperda) sistem pemerintahan berbasis teknologi informasi dan keterbukaan karena dinilai sebagai suatu syarat terciptanya pemerintahan yang bersih di Riau. 

"Sistem pemerintah berbasiskan TI (teknologi informasi) dan keterbukaan menjadikannya transparan, dapat memperpendek rentang kendali, dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karenanya Fraksi PDIP setuju Raperda itu," kata Anggota PDIP, Soniwati dalam membacakan pandangan fraksinya dalam sidang paripurna di Gedung DPRD Riau, Senin (23/3/2015). 

Ia mengatakan pemerintahan adalah pelayan masyarakat maka harus bekerja secara terbuka, terukur dan terkordinasi dari pusat dan daerah. Meskipun begitu, ia meminta sumber daya manusia pemerintah bersiap untuk melaksanakannya. 

Senada dengan itu, Fraksi PPP dalam pandanganya juga menyatakan sangat setuju Ranperda itu. Muhammad Arpah yang membaca pandangan itu mengatakan perubahan paradigma pemerintahan perlu menjadi topik utama.  "Paradigma lama dengan kecenderungan kekuasaan berubah menjadi pelayanan kepada masyarakat," sebutnya. 

Menurutnya penerapan sistem pemerintahan berbasis TI dan keterbukakaan adalah sebuah keniscayaan. Dia berharap setelah itu akan terbuka kanal-kanal informasi bagi masyarakat untuk mengakses pemerintahan daerah sehingga terwujud "Good and Clean Governance". Namun pihaknya menyarankan agar menetapkan daerah percontohan yang bisa diterapkan pemerintahan berbasis teknologi tersebut. Dengan begitu, nantinya akan menjadi motivasi bagi daerah lainnya yang akan menerapkan hal yang sama. 

Sementara itu, perwakilan fraksi PKB, Rosfian mengatakan, dalam Raperda yang diajukan tersebut belum mengakomodir secara penuh undang-undang teknologi. Terlihat, kata dia, belum ada sanksi dijelaskan jika tidak menjalankan Perda nantinya.   "Dalam draf kita lihat belum sepenuhnya undang-undang teknologi diakomodir," tuturnya. (shs)

SUMBER: ANTARA