RiauBook - Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Pekanbaru berhasil mengumpulkan penerimaan sebesar Rp2,5 miliar dari pajak reklame selama triwulan pertama tahun 2015.

"Target penerimaan pajak Pekanbaru dalam tahun ini Rp22 miliar," kata  Sekretaris Dispenda Pekanbaru, Yuliasman, di Pekanbaru, Selasa (24/3/2015).

Ia menuturkan, pihaknya kini berupaya terus melakukan peningkatan  pencapaian penerimaan sesuai target dengan sosialisasi dan mengaktifkan pelayanan maupun membentuk peraturan baru.

Ia  mengatakan, target awal  pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak reklame yang ditetapkan tahun  ini sebesar Rp22 miliar. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun lalu  meski tidak terlalu besar.

"Sampai sekarang  angka pastinya saya tidak ingat. Tetapi per tanggal 16 Maret lalu, realisasi sudah Rp2,5 miliar," katanya.

Menurutnya, saat ini Dispenda juga  sedang menyusun Peraturan Walikota (Perwako) untuk menjalankan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 109 tahun 2012 tentang Pelarangan Iklan Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau.

Perwako ini akan menegaskan  iklan  mana saja yang  boleh dipajang dan  tidak menyalahi peraturan. Dalam aturan baru ini dipastikan lokasi pemasangan, bentuk, warna dan sebagainya jelas.

Berbicara apakah aturan baru ini akan berdampak kepada merosotnya penerimaan pemko, ia mengakui sejauh ini belum dikhawatirkan, walau  PAD dari reklame akan alami penurunan jika sudah  diberlakukan perwako yang sedang disusun.

"Setelah perwako nanti, kemungkinan bisa susut, bisa juga tidak. Karena aturan ini tidak diberlakukan pada semua kawasan," katanya.

Ia memaparkan lokasi pelarangan pemasangan reklame bagi  yang mengandung zat adiktif itu dibagi beberapa kelas, seperti kelas satu di kawasan  Sudirman, Soekarno Hatta, Riau, dan Tuanku Thambusai. Demikian juga kelas lainnya disesuaikan dengan tempat keekonomiannya.

Karena semakin strategis suatu lokasi semakin tinggi nilai ekonominya demikian juga penerimaan pajaknya. "Misalkan di Jalan Sudirman ini perhitungan pajaknya lebih tinggi dibanding daerah lain," paparnya.

Menurut dia, meski pengusaha tidak dibolehkan memasang di Jalan Sudirman, tetapi dibenarkan  memasang di tempat yang diperbolehkan di ruas jalan lainnya.

"Makanya, selain di empat jalan itu,  masih diperbolehkan di tempat lain," katanya.

Ia juga mengaku belum bisa memprediksi berapa besaran mengurangan penerimaan pajak reklame tahun depan. "Prediksi berapa kekurangan belum tahu," ujarnya.

Dia juga menegaskan, pemberlakuan PP nomor 109 tahun 2012 tidak serta merta melarang adanya iklan atau reklame rokok, tetapi diatur sesuai tempatnya.

"Karena itu, bisa jadi PAD berkurang, bisa juga tidak," katanya. (shs)

SUMBER: ANTARA