Riau Book - Provinsi Riau berencana akan menindaklanjuti hasil pertemuan dengan Dewan Pers belum lama ini. Dimana izin sejumlah perusahaan media akan ditinjau ulang dan disesuaikan dengan aturan-aturan jurnalistik.

Salah satunya adalah media-media yang dianggap mengancam, mengganggu dan menghujat tanpa fakta dan sumber yang jelas.

"Rupanya bukan hanya kita saja sebagai pejabat yang menerima pesan kecaman, hujatan dan ancaman dari oknum-oknum, tetapi Dewan Pers juga sering menerima hal yang sama," kata Kepala Biro Humas Setdaprov Riau, Darusman, Rabu (6/4/2016) di Pekanbaru.

Secara ketentuan, kata Darusman, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tentu tidak bisa melakukan intervensi terhadap perusahaan media. "Baik yang akan mendirikan, maupun yang sudah berdiri," katanya.

Namun diharapkan, pihak-pihak terkait bisa membantu dalam hal ini. Seperti seluruh organisasi dan lembaga yang berhubungan atau mewadahi perusahaan media.

Karena dikatakan Darusman, berdasarkan pengalaman yang diterimanya dari para pengurus Dewan Pers, begitu banyak laporan yang masuk terkait 'kenakalan' yang dibuat oleh oknum di perusahaan media, begitu juga oknum jurnalisnya.

"Ketua Dewan Pers kemarin bercerita, saat ini begitu banyak para pejabat mulai dari tingkat desa hingga provinsi menyampaikan aduan, itu juga sering kita alami," pungkas Darusman.

Ke depan, kata Darusman, Dewan Pers akan meninjau ulang izin perusahaan media yang 'menyimpang' tersebut. Salah satunya juga terhadap perusahaan media yang menggunakan nama sebuah lembaga, organisasi dan lainnya yang sudah resmi dan baku.

"Karena terkadang pejabat atau pihak yang dikejar oleh oknum wartawan tersebut sedikit atau bahkan benar-benar takut dengan perusahaan media yang memakai nama sebuah lembaga atau institusi resmi," lanjut Darusman.***

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau