Riau Book - Focus group discussion soal reklamasi yang dihadiri para ahli yang tergabung dalam Komite Bersama Reklamasi Pantai Utara di Balai Kota DKI berlangsung pada Sabtu (11/6/2016).

Kegiatan ini dibuka oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Ahok menuntut, para ahli harus memberi penjelasan ketika berpendapat mengenai reklamasi.

"Bapak boleh profesor dan doktor, tapi kalau anda katakan ini hitam, jelaskan!. Jangan bilang 'pokoknya hitam pokoknya hitam', kalau enggak itu brengsek," ujar Ahok dengan nada tinggi.

"Kalau lebih pintar ajarin saya tapi yang fair yang adil supaya enggak perlu terjadi perdebatan konyol," tambah Ahok.

Komite itu merupakan tindak lanjut dari rapat antara Ahok dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kemenko Maritim beberapa waktu lalu. Pembentukan komite itu menyusul moratorium reklamasi yang sudah lebih dulu ada.

Hasil diskusi dari komite itu akan dijadikan acuan sebelum moratorium dicabut.

Ahok tidak ingin para ahli berpendapat tanpa memaparkan penjelasannya, seperti misalnya banyak orang berpendapat bahwa reklamasi bisa membuat permukaan air laut menjadi naik.

"Itu pengetahuan yang bodoh karena laut naik atau turun enggak ada urusan dengan reklamasi tapi daya tarik bulan," ujar Ahok.

Pada kesempatan itu Ahok juga menceritakan pengalaman saat dia kesulitan mengambilalih Palyja dan Aetra karena digugat. Akibat gugatan tersebut, kata Ahok, dia kesulitan menyediakan air bersih untuk orang miskin.

Semua itu karena orang-orang mengkritik dan menggugatnya tanpa memberi solusi.

Dalam diskusi sore ini, Ahok ingin ada solusi yang dihasilkan.

"Saya mau solusi, solusi," ujar Ahok.

Komite bersama itu membahas tiga bidang kajian. Pertama adalah kajian lingkungan yang dipimpin oleh Kementerian LHK. Kedua terkait teknis reklamasi yang dipimpin pihak KKP. Ketiga adalah bidang hukum dan perijinan yang dipimpin pihak Kemenko Maritim.

Pemerintah sebelumnya sudah memutuskan untuk menghentikan sementara proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Keputusan itu diambil dalam rapat antara Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, serta jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 18 April lalu. (RB/kpc)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai |