RiauBook - Anggota DPRD Riau Mansyur HS berharap dirinya tidak dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lagi, setelah Selasa (7/7) diperiksa untuk keduakalinya terkait kasus dugaa suap pengesahan APBD Riau 2015 di Sekolah Polisi Negara, Jalan Pattimura Pekanbaru.

"Saya berharap ini yang terakhirlah dipanggil lagi. Kalau saya sebenarnya tidak masalah, namun memang ada kecemasan dari keluarga," katanya di Pekanbaru, Selasa.

Sambil bercanda ia katakan itu kepada penyidik KPK saat diperiksa. Meskipun, kata dia, lembaga anti rasuah itu hanya meminta informasi karena dirinya kebetulan Ketua Fraksi PKS dan Anggota Badan Anggaran (Banggar) periode 2009-2014u, namun keluarga tetap cemas.

"Sebagai anggota Banggar dan ketua fraksi wajar dimintai keterangan. Tapi mudah-mudahan ini bisa cepat selesai," paparnya.

Ia mengatakan KPK sepertinya akan memanggil orang-orang yang hadir dan bicara pada rapat pembahasan APBD 2015. Mansyur mengaku hanya berbicara sekali saat itu karena sakit.

"Ketika ditanya masing masing, saya juga ditanya dan sependapat tentang hal itu jika saya ingin bahas kalau sudah ada buku Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS), akhirnya pimpinan memutuskan tunda dulu sampai buku itu ada," ucapnya.

Selain Mansyur, Anggota DPRD Riau lain yang diperiksa adalah Masnur. Keduanya adalah anggota periode sebelumnya saat APBD 2015 disahkan. Sedangkan satu lagi yang dipanggil KPK adalah mantan anggota DPRD Riau, Musdar Mustafa.

Sementara itu, Anggota DPRD Riau lainnya, Masnur ketika ditanyakan terkait dengan pemeriksaan dirinya enggan berkomentar tentang perihal tersebut.
    
Sampai saat ini sudah lebih dari 10 Anggota DPRD Riau yang diperiksa terkait kasus ini.

KPK sendiri telah menetapkan satu anggota DPRD Riau periode sebelumnya, A Kirjauhari, sebagai tersangka. Tersangka lainnya adalah Gubernur Riau non aktif Annas Maamun, yang diduga sebagai pemberi suap. (ant/shs)