RiauBook - PT Bank Riau dan Kepulauan Riau (BRK) telah menyiapkan dana Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP–E) senilai Rp50 miliar untuk mendukung program ketahanan pangan energi di Kabupaten Kampar.

"Saat ini untuk dana KPP-E telah langsung dimulai, disalurkan ke masyarakat yang benar-benar menjalankan program ketahanan pangan dan energi. Kalau di Kampar aplikasinya melalui Rumah Tangga Mandiri Pangan Energi (RTMPE)," kata Direktur BRK Irvandi Gustari kepada pers di Kubang Jaya, Siak Hulu, Kampar, Sabtu.

Irvandi menjelaskan, untuk mendapatkan dana KKP-E sangat mudah, salah satunya adalah bagi masyarakat yang benar-benar menjalankan Program RTMPE di Kampar.

"Jika sudah menjalankan RTMPE dengan baik dan menghasilkan, maka akan langsung mendapatkan dana KKP-E     yang sangat menguntungkan karena sebagian bunganya disubsidi pemerintah," kata dia.

Ia mengatakan, saat ini Pemda Kampar juga akan menyalurkan dana melalui kas APBD yang akan digulirkan dalam Program RTMPE. Masyarakat yang menjalankannya dengan baik akan langsung "ditangkap" untuk mendapatkan KKP-E.

Untuk saat ini, demikian Irvandi, per orang atau per keluarga RTMPE akan mendapatkan pinjaman KKP-E sebesar Rp50 juta.

"Sekarang masih Kampar, kedepan akan berlanjut ke darah-daerah lainnya di Riau dan Kepri. Program ini adalah untuk menyukseskan penguatan ketahanan pangan dan energi," kata Irvandi.

Irvandi melanjutkan, petani dalam mengusahakan tanaman pangan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga perlu menerapkan efisiensi, sementara efisiensi dapat diterapkan melalui teknologi, yang dalam menerapkan teknologi membutuhkan modal.

Dari segi teknis pertanaman hortikultura untuk mendapatkan produktivitas tinggi, lanjut dia, selain membutuhkan ilmu dan teknologi perlu masukan saprodi.

Semantara masukan saprodi menurut dia memerlukan modal, sementara sebagian besar petani tidak mempunyai modal untuk membeli saprodi, sehingga penting dan perlu dibantu pemerintah, dalam bentuk kredit.

Kebijakan Pelaksanaan

Dari informasi penyuluh pertanian, bahwa dalam pelaksanaan KKP-E pemerintah memberi subsidi bunga pada penyaluran Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) melalui skema KKP-E sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 79/PMK.05/2007.

PMK Nomor 79/PMK.05/2007 menyebutkan bahwa subsidi bunga adalah bagian bunga yang menjadi beban pemerintah sebesar selisih antara tingkat bunga KKP-E yang berlaku dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada peserta KKP-E.

Tingkat bunga yang menjadi beban peserta KKP-E ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usul menteri teknis dan pendapat Komite Kebijakan atas hasil kajian Komite Teknis.

Komite Kebijakan dan Komite Teknis adalah komite yang dibentuk oleh Menkeu yang beranggotakan wakil Departemen Keuangan, departemen teknis, Kantor Menko Perekonomian dan Kantor Menneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Permintaan pembayaran subsidi bunga KKP-E diajukan oleh bank pelaksana kepada Menkeu u/p Dirjen Perbendaharaan. Jika disetujui, subsidi bunga itu akan dibayarkan setiap 3 bulan sekali. Pemerintah hanya akan memberikan subsidi bunga selama masa jangka waktu KKP-E, tidak termasuk perpanjangan waktu pinjaman.

Pemerintah menetapkan skim KKP-E dalam rangka penyediaan, penyaluran dan pertanggung jawaban pendanaan upaya peningkatan ketahanan pangan dan energi nasional.

Pendanaan KKP-E yang berasal dari bank pelaksana dapat diberikan kepada peserta KKP-E melalui kelompok tani dan/atau koperasi. (fzr)