Riau Book - Diduga akibat dari dibukanya kawasan hutan oleh PT Indogreen Jaya Abadi (PT IJA), sehingga memberikan dampak kerusakan terhadap puluhan ribu batang pohon kelapa masyarakat di sana. Berkaitan dengan itu pengurus Badko HMI Riau Kepri, Muhammad Guntur lontarkan kritikan.

Dampak kerusakan yang dimaksud adalah hama kumbang menyerang kebun kelapa masyarakat setempat.

Masih dengan kerusakan tersebut, pada waktu lalu puluhan masyarakat di Parit Sungai Bungus dan Sungai Ular, Desa Sungai Bela, Kecamatan Kuindra, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menuntut tanggung-jawab perusahaan sawit yang beroperasi di kawasan kecamatan setempat dengan melayangkan somasi ke pihak perusahaan.

Melihat keadaan yang ada, demi menyelamatkan masa depan kehidupan para petani, pengurus Badko HMI Riau Kepri yang berasal dari Inhil, Muhammad Guntur yang juga merupakan wakil sekretaris tersebut menyampaikan kekecewaan nya terhadap pihak perusahaan.

"Saya meminta kepada Pemerintah daerah dalam hal ini Badan Perizinan untuk meninjau ulang keberadaan PT IJA tersebut, sebab keberadaan Perusahaan tersebut bukannya memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakat, justru menambah kesengsaraan kepada masyarakat. Ini adalah bencana bagi para petani setempat," Ujar Guntur yang juga merupakan putra kelahiran Kecamatan Concong ini, Minggu (4/9/2016).

Tidak sampai disitu saja, Guntur juga menilai pihak perusahaan tersebut tidak memiliki itikad baik untuk bermitra kepada masyarakat setempat dengan menggantikan kerugian masyarakat.

"Badan Perizinan dan SKPD harusnya peka terhadap apa yang menimpa masyarakat setempat akibat ulah perusahaan, ini jeritan masyarakat, yang hari ini sangat menderita karena keberadaan PT. IJA. Jika pemerintah melalui Badan Perizinan tidak mengambil langkah tegas dalam persoalan ini, maka kita patut pertayanyakan semangat pemerintah yang selama ini ingin membangkitkan sektor Perkebunan Kelapa"Jelas Guntur dengan raut kekecewaan.

Guntur menilai seharusnya Badan Perizinan dan SKPD terkait Lebih selektif dalam memberikan izin untuk sebuah perusahaan, jangan sampai setelah perusahaan tersebut berdiri justru memberikan imbas negatif kepada masyarakat setempat , apalagi dengan adanya dampak kerusakan kebun kelapa masyarakat , dimana diketahui hari ini Inhil cukup membanggakan lini sektor perkelapaan.

"Badan Perizinan dan SKPD terkait harusnya lebih selektif, apalagi kita ketahui kelapa merupakan simbolik inhil, tapi jeritan petani kelapa sendiri tidak didengar, Jangan biarkan masyarakat dijajah ditanahnya sendiri , pemerintah dan instansi terkait harus mengambil langkah cepat dan tegas agar penderitaan petani kelapa ini berakhir apabila perlu cabut izin operasional perusahaan tersebut," tutupnya. (RB/Hab).

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau