Riau Book - Desmond J Mahesa selaku Ketua DPP Partai Gerindra menyesalkan bila Koalisi Indonesia Hebat berupaya merebut posisi pimpinan DPR dan MPR dengan merevisi Undang-Undang MPR DPR dan DPRD (UU MD3). Dia khawatir hal itu justru akan membuat suasana politik di parlemen semakin gaduh.

"Kalau bongkar UU MD3, pemerintah yang bikin gaduh. KIH lagi yang bikin gaduh, bukan kita kok," kata Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2015).

Dia memaklumi jika KIH menjadi percaya diri setelah mendapatkan tambahan kekuatan dari Partai Amanat Nasional. Namun, Desmond meminta KIH tidak lagi membuat kegaduhan hanya karena bertambahnya kekuatan politik.

"Yang tidak taat aturan siapa kalau sudah begini," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR tersebut.

Desmond menegaskan bahwa untuk saat ini, Gerindra akan tetap fokus sebagai partai di luar pemerintah. Gerindra tidak akan bergabung dengan pemerintah meskipun PAN sudah melakukan hal serupa.

"Bagi saya pribadi, sudah agak telat juga PAN gabungnya. 'Kue' yang harusnya banyak, sudah ketinggalan," ucapnya.

Setelah PAN berbelok haluan dan berbalik mendukung pemerintah, KIH sebagai koalisi partai politik pendukung Presiden Joko Widodo akan mendapatkan tambahan kekuatan di parlemen. Hal ini memungkinkan mereka untuk merevisi UU MD3, salah satunya untuk merebut kembali kursi pimpinan DPR, MPR dan alat kelengkapan dewan.

"Kita syukuri PAN (bergabung). Terbuka kemungkinan terjadi revisi UU MD3 tapi harus lewati proses yang benar. PDI-P siap revisi UU MD3, nanti kita bicarakan," kata Sekretaris Fraksi PDI-P di DPR Bambang Wuryanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Hal serupa disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Nasdem di DPR, Syarif Abdullah Alkadrie. Dia mendukung PDI-P jika ada keinginan untuk merevisi UU MD3 dan merebut kembali posisi Ketua DPR. (Baca: PAN Bergabung, KIH Ingin Rebut Kursi Pimpinan DPR-MPR) (kom)