Riau Book - Katanya, sebagai bukti dan komitmen pelayan terhadap masyarakat, Kepala Kanwil Riau Tarmizi Tohor, membuka kegiatan pencanangan Kantor Kemenag Rokan Hulu (Rohul) sebagai pilot project Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM), Rabu (9/9/2015).

Kegiatan itu dihadiri Kakanwil Kemenag Riau Tarmizi Tohor, Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Setdakab Rohul Syaiful Bahri, Staf Ahli Bupati Rohul Tengku Habrizal (Ketua IPHI Rohul), Ketua MUI Rohul Hasbi Abduh, Kakan Kemenag Rohul Ahmad Supardi Hasibuan, para KUA, Kepala Sekolah di lingkungan Kemenag Rohul dan lainnya.

Dalam kesempatan itu, disampaikan, Kakanwil Kemenag Riau, Rohul ini salah satu percontohan dalam pilot project ZI WBK/WBBM, ini bukan menakut-nakuti para aparatur, namun dari hasil pemantauan dan evalusai, Rohul satu-satunya Kantor Kemenag Rohul yang paling pantas dan layak. "Jadi perlu teknik dan sistem untuk menajalankan kinerja sebagai aparatur negara dan menggunakan keuangan negara, jadi perlu ada regulasi tertentu sehingga tidak terperosok dalam aturan negara itu sendiri, WBK /WBBM inilah sistem yang dibuat Kementerian Agama," imbuhnya.

Jadi, setelah penerapan sistem ini otomatis, Kantor Kemenag Rohul akan menjadi wilayah yang berintegritas, jadi untuk menggerakan sistem ini setidaknya ada lima budaya yang harus dilestarikan, yakni pertama bekerja dengan penuh integritas, maksudnya masing-masing aparatur supaya konsep yang bekerja yang aman dan nyaman.

Kedua, lanjut dia, bekerja dengan profesional, jadi masing-masing aparatur harus memahami dan mengusai bidang yang telah diamanahkan pimipinan. Ketiga bekerja dengan inovasi, masing-masing pegawai harus inovatif, sehingga melahirkan prestasi-prestasi baru, keempat bertanggung jawab, semua harus transparan, semua pekerjaan itu harus dipertangungjawabkan baik dunia dan akhirat dan kelima keteladanan, pegawai Kantor Kemenag Rohul harus menjadi contoh tauladan di tengah-tengah masyarakat.

"Jika kelima item sudah ada pada diri kita, pasti kita akan akan masuk zona integritas itu aman dan nyaman bekerja serta selama dunia dan akhirat," sebutnya.

Tarmizi Tohor, menegaskan kepada Kakan Kemenag Rohul harus punya Standart Pelayanan Minimal (SPM), jadi masyarakat tau jika berurusan mengatahui apa yang harus dilakukannya. Nanti kegiatan itu akan dilaporkan ke Dirjend lansgung, sehingga Rohul sudah menerapkan WBK/WBBM," pungkasnya.

Pada saat itu, disampaikan Asisten II Setdakab Rohul mewakili Bupati Rohul Syaiful Bahri, menegaskan kalau Pemkab Rohul sangat berkomitmen untuk memerhatikan pembangunan keagamaan di Negeri Seribu Suluk. Terbukti adanya bantuan dari Pemkab Rohul sekitar Rp 6 Miliyar pertahun. "Bantuan saat ini harus tertulis nama orangnya, sebab kini pengelolaan dan pemeriksaan bantuan itu sangat, pemerintah daerah terus berkomitmen untuk membantu guru-guru agama," tuturnya.

Kedepan terkait pembayaran nanti, tidak lagi melalui Kantor Kemenag Rohul. Tapi melalui pemerintahan kecamatan.

"Jadi kami berharap suapay pengelolaan anggaran yang dukucurkan Pemkab Rohul harus mengutamakan tertib administrasi, karena kinerja kita sebagai aparatur sangat dipantau masyarakat, jadi perlu kita bersama-sama membangun keagamaan di Rohul, tapi harus melihat rambu-rambu yang ada, semogan kita dalam melayani masyarakat ini aman di dunia dan akhirat," bebernya.

Kemudian, Kakan Kemenag Rohul menjelaskan, di Provinsi Riau, ada dua kabupaten pilot project yakni Rohul dan Kampar, jadi karena sudah ditetapkan pilot project, maka Direktorat Ispektorat Kemenag RI, melakukan audit, tidak hanya bersangkutan dengan Daftar Indeks Pengunan Anggaran (DIPA), tapi juga berkaitan disiplin kerja.

"Sampai-sampai jika terlambat masuk kerja satu menit akan dipotong uang makanya sebesar Rp 30 perhari, kemudian terrlmbat lima menit, uang Tunjangan Kinerja (Tukin) dipotong, tidak itu saja, seluruh pegawai harus mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dari 200 pegawai kita. Sudah 100 pegawai sudah dilaporkan, termasuk harta warisan itu dilaporkan, jika nanti ada yang dicurigai mereka akan turun melihat kondisi itu," paparnya.

Ia mengatakan, semua sudah dilakukan secara elektronik, melalui pinger print baik di lingkungan perkantoran, maupun di sekolah-sekolah, namun khususnya daerah Kecamatan Bonai Darussalam belum dilakukan, karena listrik belum ada, jadi pegawai itu diabsen melalui manual. "Jadi setiap pegawai itu, harus diabsen baik mau masuk maupun mau pulang harus dilakukan absensi," tuturnya.

Terkait, zona wilayah bebas korupsi itu sudah dimulai di lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA) dengan penyelenggaraan nikah gratis. "Jadi kalau menikah di Kantor KUA, itu gratis, tapi kalau nikah di waktu hari libu membayar Rp 600 ribu, namun distor ke bank yang sudah ditetapkan Kantor Kemenerian Agama atau ke kas Negara, termasuk nikah pindah ke kabupaten lain itu juga tidak dipungut biaya," ulas Ahmad Supardi Hasibuan.

Jelasnya, di akahir tahun nanti ini akan dievalusai terkait pilot project ini, baru diketahui apa saja kelemahan dan kekurangan, sehingga kedepan bisa dilakukan perbaikan-perbaikan, sehingga dapat melayani masyarakat secara maksimal. "Kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Kakawanil Kemenag Riau yang telah menetapkan di Rohul ada satu sekolah Madrasah Aliyah kejuruan," tutup Ahmad Supardi Hasibuan.

Terlihat Kakan Kemenag Riau, di dampingi Asisten II Setdakab Rohul, Kakan Kemenag Rohul serta pejabat lainnya, memukul gong sekaligus membuka selubung pilot project pertanda pencanangan WBK/WBBM di Kantor Kemenag Rohul. (MC)