Riau Book - Penyelengaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di sekitar 105 desa tahun 2015 akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, demikian Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kampar, Riau, Zulfan Hamid.

"Maka perlu dibentuk peraturan yang mengatur tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di seluruh wilayah Kabupaten Kampar dan kemudian berdasarkan pertimbangan tersebut perlu dibentuk Peraturan Bupati Kampar tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak secara bergelombang di seluruh wilayah Kampar," kata Zulfan saat memberikan arahan pada acara sosialisasi Perda tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Peraturan Bupati Kampar tentang pedoman pemberian bantuan biaya pemilihan kepala desa serentak tahun 2015 di Aula Kantor Bupati Kampar, Bangkinang, Kamis (17/9/2015).

Zulfan melanjutkan, bahwa Pikades ini dilakukan melalui tahapan-tahapan yang prosesnya dimulai dari tanggal 1 Oktober hingga berakhir hingga pelantikan 21 Desember 2015 yang dilakukan juga serentak.

Zulfan juga menyebutkan tentang Peraturan Bupati Kampar tentang pemberian bantuan biaya pemilihan kepala desa serentak Kabupaten Kampar bahwa tidak dibenar bagi calon kepala memberikan bantuan apapun karena sudah di anggarkan melalui APBD-P tahun 2015.

"Bagi calon kepala desa tidak boleh memberikan bantuan apapun terhadap penyelenggaraan Pilkades ini jika hal tersebut terjadi maka bisa dilakukan sangsi hukum tentang korupsi," tegas Zulfan.

Zulfan juga menjelaskan bahwa penyelenggaran pilkades ini juga mengurut kepada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25).

Kemudian Undang — Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negata Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5590).

Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 32).

Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Sebelumnya Asiten Pemerintah Setda Kampar Ahmad Yuzar mengatakan, Pilkades serentak ini tidak seperti biasanya. "Jika UU No 32 kita tidak bisa melakukan pemilihan secara serentak dan pada UU No 6 kita sudah bisa melakukan secara serentak kemudian kalau pada UU No 32 kepala desa hanya bisa menjabat 2 kali dengan masa 2 kali pemilihan maka pada UU no.6 bisa 3 kali," tutur Ahmad Yuzar.

Kemudian untuk menindak lanjuti UU No 6 tentang pemilihan kepala desa tersebut, kata dia, Pemerintah Kabupaten Kampar bersama DPRD setempat telah membuat peraturan daerah tentang proses pemilihan kepala desa dan selanjut untuk merinci dan mempercepat program-program peraturan Daerah tersebut.

Pemerintah Kabupaten Kampar katanya juga telah menyusun dan membuat dalam bentuk peraturan Bupati Kampar tentang pedoman pemberian bantuan biaya pemilihan kepala desa serentak Kabupaten Kampar tahun 2015

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Kampar, Basrun menjelaskan bahwa untuk kepala desa maupun perangkatnya dalam melaksanakan pilkades ini harus akuntabel dalam artian setiap kegiatan harus berpedoman pada aturan hukum, serta mengajak masyarakat untuk mensukseskan pilkades di wilayahnya masing-masing.

Dalam acara tersebut juga dilakukan sesi tanya jawab yang dihadiri oleh Forkopimda, KPU Kabupaten Kampar, camat, kades, dan Badan Pemberdayaan Desa (BPD) se Kabupaten Kampar. (rls)