Riau Book - Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar, Riau, pada Kamis (8/12/2016).

Pada rilis resmi yang diterima pers setelah Pengumuman LHKPN calon kepala daerah (Cakada) di Wilayah Provinsi Riau tahun 2017 oleh KPK yang dilaksanakan di Balai Serindit Kompleks Rumah Dinas Gubernur Riau, diungkap bahwa Cakada terkaya adalah Azis Zaenal (calon bupati) dengan total kekayaan mencapai Rp34.915.249.169.

Sementara untuk Cakada 'termiskin' adalah Catur Sugeng Susanto yang memiliki kekayaan cuma Rp893.450.000.

Berikut adalah rekap resmi LHKPN Cakada untuk Pekanbaru:

1. Muhammad Amin S.Ag. M.H./Calon Bupati Kampar: Rp2.567.725.788

2. Drs. H. Muhammad Saleh/Calon Wakil Bupati Kampar: Rp13.712.401.522

3. Drs. H. Zulher M.S/Calon Bupati Kampar: Rp4.004.111.825 dan USD 32.000

4. Dasril Affandi S.H. M.H./Calon Wakil Bupati Kampar: Rp10.975.154.667 dan USD 51.839

5. H. Azis Zaenal S.H. M.M./Calon Bupati Kampar: Rp34.915.249.169

6. Catur Sugeng Susanto/Calon Wakil Bupati Kampar: Rp893.450.000

7. Drs. H.Jawahir M.Pd./Calon Bupati Kampar: Rp 1.035.501.232

8. H.Bardansyah Harahap/Calon Wakil Bupati Kampar: Rp2.899.681.161

9. Rahmad Jevary Juniardo/Calon Bupati Kampar: Rp10.667.711.853

10. H.Khairuddin Siregar/Calon Wakil Bupati Kampar: Rp2.482.792.353

Dasar hukum kegiatan pengumuman LHKPN milik Calon Kepala Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa tanda terima Laporan Harta Kekayaan dari instansi yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan merupakan salah satu persyaratan dalam pemilihan Kepala Daerah;

2. Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Calon Kepala Daerah wajib mengumumkan harta kekayaannya tersebut maksimal 2 hari sebelum tanggal pencoblosan. Jika berhalangan dalam mengumumkan hartanya maka dapat diwakilkan oleh KPU Propinsi/Kota/Kabupaten untuk mengumumkannya;

Tujuan dari kegiatan:

Laporan harta kekayaan milik calon kepala daerah yang telah diumumkan diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan oleh masyarakat pemilih ketika akan memilih kepala daerah di wilayahnya dengan melihat kejujuran dari calon kepala daerah dalam melaporkan harta kekayaannya. Untuk itu diharapkan KPU dapat memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membaca pengumuman laporan harta kekayaan milik calon kepala daerahnya. (RB/fzr)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau