Riau Book - Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) yang telah menetapkan untuk mencabut izin operasi PT Langgam Inti Hibrido (LIH) dan PT Hutani Sola Lestari (HSL) berkaitan dengan indikasi pembakaran lahan mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Pelalawan, tempat perusahaan itu beroperasi.

Kepala Dishutbun Kabupaten Pelalawan Hambali di dampingi Kabid Planologi Hutan dan Kebun Budi Surlani, Selasa (22/9/2015) di Pangkalan Keinci mengatakan pihaknya siap menjalankan putusan ketetapan Mentri LKH tersebut.

"Tentunya kita sangat mendukung upaya Mentri LHK yang telah menetapkan dua perusahaan dikabupaten Pelalawan yakni PT LIH dan PT HSL untuk melakukan pencabutan izin operasinya. Pasalnya, pencabutan izin operasi ini merupakan kewenangan Mentri LHK kerena lahan perusahaan tersebut merupakan lahan milik negara. Dan bahkan, kami siap menjalankan keputusan tersebut dilapangan," ujarnya.

Hanya saja, sambung Hambali, saat ini pihaknya belum bisa menjalankan amanat tersebut kelapangan. Pasalnya, hingga saat ini pihaknya masih belum menerima surat keputusan (SK) resmi dari Kementerian LHK untuk menghentikan operasi perusahaan.

"Saat ini kami masih menunggu SK dari Kemen LHK. Dan jika SK tersebut telah kami terima, tentunya kami siap menjalankan instruksi Kemen LHK ini terhadap kedua perusahaan diwilayah kabupaten Pelalawan ini," tuturnya.

Sementara itu sebelumnya, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Kemen LHK) yang disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Bambang Hendroyono telah memutuskan untuk memberikan sanksi kepada empat perusahaan di Sumatera yang menyebabkan kebakaran hingga asapnya sampai ke Malaysia dan Singapura.

Sanksi yang diberikan kepada empat perusahaan pembakar lahan dan hutan tersebut berupa pencabutan izin beroperasi kepada empat perusahaan tersebut. Empat perusahaan tersebut di antaranya di wilayah Sumatera Selatan yakni PT Tempirai Palm Resources dan PT Waringin Agro Jaya. Sedangkan di Propinsi Riau yakni perusahaan yang berada diwilayah kabupaten Pelalawan atasnama perusahaan PT Langgam Inti Hibrido (LIH) dan PT Hutani Sola Lestari (HSL).

Dalam hal tersebut, Kemen LHK memberikan sanksi berat berupa pembekuan izin dengan menghentikan operasi perusahaan sampai selesai proses pidana. Serta perusahaan mesti mengembalikan lahan tersebut kepada negara yang nantinya luas lahan tersebut akan dihitung. Sedangkan pengembalian paling lambat 60 hari kalender.

Penerapan sanksi mulai berlaku pada hari ini dan diwajibkan perusahaan meminta maaf kepada kepada masyarakat lantaran kebakaran merusak kondisi lingkungan dan gangguan kesehatan. Atas hal itu pula, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup menyatakan empat perusahaan tersebut melanggar Undang-undang no.32 tahun 2009 dan UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan. (MC Riau)